RANGKUMAN
“Indonesia’s Economic Model”
Opening Remarks
Investor Daily Plenary Room
Jakarta, 08 Oktober 2026
Dradjad Hari Wibowo
Deputy Coordinating Minister for Economic Affairs
Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh 6% pada 2027, Perkuat Hilirisasi hingga Industri AI
JAKARTA – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 sebagai pijakan menuju pertumbuhan 8% dalam jangka menengah. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari percepatan hilirisasi, reformasi regulasi, penguatan industri padat karya, hingga pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya memperkuat fundamental perekonomian nasional sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut disampaikan Dradjad dalam opening remarks bertajuk Indonesia's Economic Model pada Investor Daily Plenary Room di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurut Dradjad, sektor swasta, korporasi, dan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga stabilitas nasional.
Pemerintah juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan kepatuhan (compliance) dan tata kelola yang baik (good governance). Kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat aktivitas dunia usaha, melainkan menciptakan kepastian hukum agar pelaku bisnis dapat memperoleh manfaat ekonomi secara optimal.
Sejalan dengan itu, pemerintah tengah menyiapkan berbagai inisiatif regulasi untuk memberikan kemudahan bagi dunia usaha. Pelaku usaha juga didorong untuk terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah agar dapat memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi.
Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Terjaga
Di tengah ketidakpastian geopolitik global, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang positif.
Prospek ekonomi dan perdagangan global pada 2026 diperkirakan membaik, meskipun sejumlah risiko masih membayangi, antara lain fluktuasi harga energi, kenaikan biaya logistik, perlambatan arus perdagangan dan investasi, volatilitas pasar keuangan, serta tekanan terhadap ruang fiskal.
Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tercatat sebesar 5,45%. Sementara itu, inflasi pada September 2026 berada pada level 3,28%.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada semester I-2026 mencapai Rp1.110,6 triliun. Kinerja investasi pada kuartal II-2026 juga tumbuh sebesar 7,1% secara tahunan (year-on-year/YoY).
Aktivitas manufaktur turut menunjukkan perbaikan dengan Purchasing Managers' Index (PMI) berada di zona ekspansi pada level 52,4, setelah sebelumnya berada di bawah 50. Sementara itu, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar US$7,25 miliar pada Agustus 2026, didukung aktivitas manufaktur yang solid.
Perbaikan indikator ekonomi juga terlihat dari penurunan rasio gini menjadi 0,37 dan tingkat kemiskinan yang berada pada level 8,07%. Adapun tingkat pengangguran terbuka tercatat sebesar 4,65%.
Di tengah berbagai tantangan global, Indonesia juga berhasil mempertahankan peringkat kredit pada kategori layak investasi (investment grade).
Hilirisasi dan Pemerataan Investasi Jadi Prioritas
Salah satu strategi utama pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi adalah mempercepat hilirisasi industri dari sektor hulu hingga hilir.
Presiden Prabowo telah melakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun. Pengembangan hilirisasi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas yang membutuhkan keterampilan tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Realisasi investasi hilirisasi sendiri telah mencapai Rp152,7 triliun atau tumbuh 5,7% secara tahunan.
Selain meningkatkan nilai tambah industri, pemerintah juga berupaya memperluas pemerataan investasi ke berbagai daerah. Pada semester I-2026, porsi realisasi investasi di luar Pulau Jawa telah mencapai 50,1%, melampaui investasi di Pulau Jawa.
Pemerataan tersebut turut didorong melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Hingga 30 Juni 2026, terdapat 25 KEK yang beroperasi dengan nilai investasi kumulatif mencapai Rp368 triliun dan menyerap 33.000 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 18 KEK berada di luar Pulau Jawa. Keberadaan KEK diharapkan menjadi instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
Pemerintah Perkuat Industri Padat Karya dan Reformasi Regulasi
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap penguatan industri padat karya, terutama sektor tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri TPT saat ini berkontribusi sebesar 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 4 juta tenaga kerja. Sektor tersebut juga memberikan kontribusi ekspor senilai miliaran dolar Amerika Serikat.
Untuk menjaga keberlanjutan industri, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain menjamin pasokan bahan baku, melakukan harmonisasi kebijakan dari hulu hingga hilir, serta memberikan dukungan pembiayaan dan restrukturisasi. Pemerintah juga berkomitmen menertibkan impor ilegal melalui pendekatan investigasi keuangan atau follow the money.
Dari sisi regulasi, pemerintah berupaya meningkatkan kepastian hukum melalui penyempurnaan sejumlah aturan, termasuk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Selain itu, pembentukan Satgas P3M PPE diarahkan untuk menerima pengaduan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan perizinan dan investasi yang dihadapi pelaku usaha.
Pada aspek ketenagakerjaan, pemerintah menjalankan Program Magang Nasional bagi lulusan baru yang telah memasuki tahap kedua. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilaksanakan melalui pelatihan vokasi, peningkatan keterampilan (upskilling), dan pelatihan ulang (reskilling) bagi lulusan SMK maupun pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
AI dan Semikonduktor Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Selain memperkuat sektor industri konvensional, pemerintah mulai mengarahkan sumber pertumbuhan ekonomi baru pada pengembangan pusat data (data centers), kecerdasan buatan, dan industri semikonduktor.
Penguasaan teknologi tersebut dipandang semakin strategis karena AI dan semikonduktor akan menjadi sumber kekuatan teknologi, geopolitik, militer, dan ekonomi pada masa mendatang.
Indonesia juga berupaya mengambil peran dalam pembentukan tata kelola AI global. Salah satunya melalui keterlibatan sebagai salah satu dari 29 negara pendiri World AI Cooperation Organization (WICO), yang ditandatangani di Shanghai pada 16 Juli 2026.
Pemerintah menekankan pentingnya keterbukaan terhadap perkembangan teknologi baru. Transformasi teknologi perlu dijalankan dengan manajemen risiko yang cermat, tanpa mengurangi keberanian untuk berinovasi dan bertransformasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara pemimpin dalam pengembangan teknologi masa depan.
Ekonomi Digital dan Ekonomi Rakyat Didorong Jadi Mesin Pertumbuhan
Pemerintah juga melihat ekonomi digital sebagai salah satu sektor yang berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi digital Indonesia yang merupakan terbesar di Asia Tenggara diproyeksikan mencapai nilai US$180 miliar hingga US$340 miliar pada 2030. Perkembangan tersebut antara lain tercermin dari perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang telah menjangkau 65,77 juta pengguna dan 44,86 juta merchant.
Untuk memperluas inklusi keuangan, pemerintah mendorong kebijakan Satu Orang Satu Rekening bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan keuangan sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Pemerintah menganggarkan Rp3,8 triliun pada 2027 untuk mendukung kebijakan tersebut.
Di sisi lain, pemerintah berupaya menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat kelompok desil bawah dan menengah di berbagai daerah sebagai sumber pertumbuhan baru. Upaya tersebut dilakukan melalui dukungan regulasi serta pendampingan yang tepat untuk memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat.
Perkuat Kerja Sama Ekonomi Internasional
Untuk menghadapi dinamika global, pemerintah juga terus memperluas integrasi ekonomi dan kerja sama internasional dengan tetap menjaga kedaulatan nasional.
Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai forum dan kerja sama ekonomi, antara lain G20, ASEAN, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), BRICS Plus, proses aksesi OECD, serta Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Pemerintah juga mendorong ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Dalam bidang transisi energi dan ekonomi hijau, Indonesia mengembangkan kemitraan melalui Asia Zero Emission Community (AZEC) dan Just Energy Transition Partnership (JETP). Diplomasi ekonomi tersebut diarahkan untuk menemukan keseimbangan optimal antara kepentingan nasional dan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional.
Dradjad turut mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, investor, perbankan, akademisi, dan media, untuk memperkuat optimisme serta membangun kepercayaan bersama. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, memperluas pemerataan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
