Kinerja investasi hilirisasi selama pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan pertumbuhan signifikan. Menurut data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi hilirisasi naik 43,2% yoy dari Rp 407,8 triliun menjadi Rp 584,1 triliun pada 2025.
Adapun pada semester I-2026, investasi hilirisasi Indonesia mencapai Rp 300,01 triliun atau meningkat 6,9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu, kontribusi sektor hilirisasi terhadap total investasi mencapai 29,7% dan menjadi andalan untuk menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Sektor mineral menjadi tulang punggung investasi dengan nilai Rp 206,5 triliun sepanjang semester I-2026. Investasi tersebut terdiri dari nikel (Rp 71 triliun), bauksit (Rp 53,8 triliun), tembaga (Rp 37,4 triliun), hingga besi dan baja (Rp 30,2 triliun).
Lebih lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan hilirisasi berpeluang menciptakan lapangan kerja baru. Dalam laporan Outlook Ketenagakerjaan 2026, hilirisasi sektor mineral dan batu bara diproyeksikan membutuhkan tenaga kerja hingga 2,76 juta orang, sedangkan perkebunan dan kehutanan membutuhkan 153,36 ribu orang, diikuti perikanan dan kelautan serta minyak dan gas bumi masing-masing 121,75 ribu orang dan 66,20 ribu orang.
Meski berpeluang menciptakan lapangan kerja, hilirisasi menghadapi tantangan ketersediaan dan kesiapan tenaga kerja nasional. Kemnaker menyebutkan, tantangan tersebut di antaranya keterbatasan tenaga kerja dengan kompetensi teknis spesifik, rendahnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di kalangan tenaga kerja lokal, hingga keterbatasan pengalaman kerja pada industri berat.
Di samping itu, minimnya kapasitas riset, inovasi, dan pengembangan teknologi domestik sehingga bergantung pada teknologi impor & tenaga ahli asing. Sedangkan ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan vokasi dan kebutuhan industri sehingga lulusan vokasi tidak sepenuhnya siap bekerja & membutuhkan pelatihan tambahan.
Karena itu, keberhasilan hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi maupun kapasitas produksi, tetapi juga kemampuan pemerintah menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri.
Guna mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan SDM yang terintegrasi, mencakup peningkatan kualitas pelatihan vokasi, penyusunan standar kompetensi khusus hilirisasi, peningkatan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah industri, penguatan budaya K3, serta kemitraan strategis dengan industri untuk mempercepat transfer teknologi dan peningkatan pengalaman kerja.
