Pemerintah telah menyiapkan peta jalan hilirisasi bagi 28 komoditas sumber daya alam (SDA) hingga tahun 2040. Program strategis yang terbagi ke dalam 8 sektor utama ini dirancang untuk mendongkrak investasi, memperbesar ekspor, serta membuka lapangan kerja luas, dengan total kebutuhan investasi mencapai USD 618,1 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga menjabat sebagai Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, memaparkan keberhasilan kebijakan hilirisasi telah terbukti nyata pada komoditas nikel. Larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 sukses melipatgandakan nilai ekspor dari USD 3,3 miliar pada 2017–2018 menjadi USD 33,9 miliar hingga 34 miliar pada 2023–2024, bahkan diproyeksikan menembus USD 38 miliar sampai 40 miliar pada 2026.
Langkah hilirisasi tersebut memberikan lompatan nilai tambah yang signifikan, mulai dari nikel sulfat (11,4 kali lipat), prekursor (19,4 kali lipat), katoda (37,5 kali lipat), hingga sel baterai yang melesat 67,7 kali lipat.
Kendati demikian, pemerintah tetap mengevaluasi tata kelola industri olahan. Saat ini, sekitar 50% hingga 60% hasil olahan nikel di dalam negeri masih berupa produk setengah jadi (NPI/FeNi). Guna mencegah eksploitasi berlebihan sekaligus menjaga cadangan bagi generasi mendatang, pemerintah berencana memberlakukan moratorium izin smelter tertentu.
"Kita harus memilah industri olahan agar cadangan nikel tetap terjaga untuk masa depan," ujar Bahlil dalam forum Investor Daily Summit 2026 pada Rabu (7/10) di Jakarta.
Ke depan, cakupan peta jalan hilirisasi tidak hanya menyasar mineral dan batu bara, melainkan juga minyak dan gas bumi, perikanan dan kelautan, serta perkebunan dan kehutanan. Dari total kebutuhan dana yang ada, sektor mineral dan batubara/gas memerlukan investasi USD 566,7 miliar, sementara sektor perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan membutuhkan USD 51,3 miliar.
Pada 2040 mendatang, peta jalan 28 komoditas ini diproyeksikan memberikan kontribusi ke Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD 235,9 miliar, mencetak nilai ekspor nasional USD 857,9 miliar, dan menyerap 3.016.179 tenaga kerja. Transformasi ini ditargetkan mampu menggeser struktur ekonomi Indonesia dari berbasis konsumsi menjadi produksi, sekaligus mengangkat pendapatan per kapita menuju standar negara maju minimal USD 11.000.
