Kinerja perekonomian dan fiskal Indonesia mengalami perubahan sepanjang periode kepemimpinan tiga Menteri Keuangan, yakni Bambang P.S. Brodjonegoro, Sri Mulyani Indrawati, dan Purbaya Yudhi Sadewa. Perbandingan tersebut dapat dilihat melalui sejumlah indikator utama, meliputi pertumbuhan ekonomi, utang pemerintah, serta kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pada masa Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan pada Oktober 2014–Juli 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,01% pada 2014 dan meningkat menjadi 5,15% pada 2015. Hingga Semester I-2016, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,08% secara kumulatif atau c-to-c. Dari sisi utang pemerintah, posisi utang meningkat dari Rp2.601,16 triliun pada Oktober 2014 menjadi Rp3.359,82 triliun pada Juli 2016 atau naik 29,17%. Sementara itu, pendapatan negara turun 2,74% dari Rp1.550,49 triliun pada 2014 menjadi Rp1.508,02 triliun pada 2015. Di sisi lain, belanja negara meningkat 1,65% menjadi Rp1.806,51 triliun, sehingga defisit APBN melebar 31,67% menjadi Rp298,49 triliun.
Selanjutnya, pada periode Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada 5,03% pada 2016. Perekonomian kemudian mengalami kontraksi 2,07% pada 2020 akibat pandemi Covid-19, sebelum kembali tumbuh positif sebesar 3,70% pada 2021 dan berada di kisaran 5% pada 2022–2024. Hingga Triwulan III-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,04% yoy. Dari sisi utang, posisi utang pemerintah meningkat dari Rp3.438,29 triliun pada Agustus 2016 menjadi Rp8.812,90 triliun pada 2024. Rasio utang terhadap PDB pada 2024 tercatat 39,81%, sementara hingga September 2025 utang pemerintah mencapai Rp9.408,64 triliun.
Dalam periode yang sama, kinerja APBN menunjukkan peningkatan baik pada sisi pendapatan maupun belanja negara. Pendapatan negara meningkat 83,21%, dari Rp1.555,93 triliun pada 2016 menjadi Rp2.850,61 triliun pada 2024. Belanja negara juga meningkat 80,22%, dari Rp1.864,27 triliun menjadi Rp3.359,77 triliun. Sejalan dengan peningkatan tersebut, defisit anggaran meningkat 65,13%, dari Rp308,34 triliun pada 2016 menjadi Rp509,16 triliun pada 2024. Hingga Agustus 2025, pendapatan negara tercatat Rp1.638,7 triliun dan belanja negara Rp1.960,3 triliun, sehingga defisit mencapai Rp321,6 triliun.
Sementara itu, pada periode Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025 hingga September 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,39% yoy pada Triwulan IV-2025, meningkat 0,35 persen poin dibandingkan Triwulan III-2025. Namun, pada Triwulan II-2026 pertumbuhan ekonomi tercatat 5,29% yoy, melambat 0,32 persen poin dibandingkan Triwulan I-2026 yang mencapai 5,61%.
Dari sisi utang pemerintah, posisi utang meningkat dari Rp9.658,19 triliun pada 2025 menjadi Rp10.293,69 triliun hingga Juni 2026. Rasio utang terhadap PDB juga tercatat sebesar 41,26% pada Juni 2026. Sementara itu, pendapatan negara pada 2025 mencapai Rp2.765,13 triliun dan belanja negara Rp3.435,46 triliun, sehingga defisit APBN mencapai Rp670,34 triliun. Hingga Semester I-2026, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun dan belanja Rp1.656,0 triliun, dengan defisit sebesar Rp196,5 triliun.
Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan adanya perubahan pada indikator pertumbuhan ekonomi, posisi utang pemerintah, serta pendapatan, belanja, dan defisit APBN di masing-masing periode. Namun, angka-angka tersebut merupakan kondisi ekonomi dan fiskal pada periode yang berbeda, sehingga perbandingan perlu mempertimbangkan perbedaan durasi masa jabatan serta konteks ekonomi yang dihadapi, termasuk pandemi Covid-19 pada 2020.
