Pemerintah resmi merumuskan arah kebijakan strategis guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada tahun 2027. Pokok-pokok langkah strategis ini disampaikan langsung dalam Pidato Presiden RI pada Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jumat (14/8).
Dalam agenda pembangunan tersebut, terdapat tujuh pilar utama strategi ekonomi dan fiskal yang menjadi prioritas pemerintah:
- Transformasi Ekonomi: Mendorong dan memperkuat aktivitas ekonomi pada sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi.
- Efektivitas Program Unggulan: Memastikan seluruh program prioritas berjalan secara optimal dan tepat sasaran.
- Perlindungan Sosial yang Andal: Memperkuat jaring pengaman sosial agar mampu melindungi masyarakat secara berkesinambungan.
- Pemberdayaan UMKM: Terus membangkitkan dan memperluas kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai penggerak ekonomi rakyat.
- Dukungan Kelompok Rentan: Memperkokoh bantuan serta keberpihakan kepada petani, nelayan, guru, serta tenaga kerja yang rentan.
- Harmonisasi Pusat dan Daerah: Mempererat sinergi dan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
- Penegakan Hukum dan Antikorupsi: Menjalankan pemberantasan korupsi serta penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu.
Strategi besar tersebut diwujudkan secara konkret melalui 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Kedelapan klaster ini mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor kesehatan. Pemerintah juga memprioritaskan akselerasi hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, hingga langkah terpadu dalam menurunkan angka kemiskinan.
Kelancaran pelaksanaan seluruh program prioritas tersebut ditopang oleh pilar-pilar pendukung yang kokoh, yakni penguatan sektor pertahanan keamanan, penegakan hukum yang tegas, tata kelola pemerintahan yang bersih, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi yang aktif.
Melalui sinergi arah kebijakan fiskal dan program kerja prioritas ini, pemerintah menargetkan fondasi perekonomian Indonesia pada 2027 semakin tangguh, inklusif, dan berdaya saing tinggi.
