Papua Catat Tingkat Pengangguran Tertinggi di Februari 2026

Rabu, 8 Juli 2026 | 14:00 WIB

M
Penulis: Melati Kristina | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Papua Catat Tingkat Pengangguran Tertinggi di Februari 2026
10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi, Februari 2026

Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih menjadi tantangan di sejumlah daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik, TPT Indonesia pada Februari 2026 berada di level 4,68%. 

Namun, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran yang melampaui rata-rata nasional. Papua menempati posisi tertinggi dengan TPT sebesar 7,02%, disusul Kepulauan Riau sebesar 6,87% dan Jawa Barat sebesar 6,64%. 

10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi, Februari 2026 - (BPS/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)
10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi, Februari 2026 - (BPS/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)

Selanjutnya, Banten mencatat TPT sebesar 6,59%, Papua Barat Daya sebesar 6,41%, dan DKI Jakarta sebesar 6,03%. Meskipun DKI Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional, provinsi ini masih menempati peringkat enam dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa tingginya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan pasar kerja dalam menyerap seluruh angkatan kerja yang tersedia.

Selain itu, empat provinsi lain yang juga masuk dalam 10 besar TPT tertinggi adalah Aceh (5,88%), Maluku (5,8%), Sulawesi Utara (5,75%), dan Sumatera Barat (5,51%). 

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan masih tersebar di berbagai wilayah. Oleh karena itu, peningkatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan sesuai dengan karakteristik ekonomi masing-masing daerah menjadi faktor penting untuk menekan tingkat pengangguran secara lebih merata.

Data Terkait

dpr-bahas-ruu-ketenagakerjaan-ini-isu-strategis-yang-disorot
Hukum & Keamanan

DPR Bahas RUU Ketenagakerjaan, Ini Isu Strategis yang Disorot

DPR membahas RUU Ketenagakerjaan sebagai UU mandiri, dengan sorotan pada outsourcing, upah, pesangon, jaminan sosial, dan pekerja digital.

5 hari yang lalu

catatan-pembongkaran-dan-evaluasi-jpo-di-jakarta
Hukum & Keamanan

Catatan Pembongkaran dan Evaluasi JPO di Jakarta

Sejumlah fasilitas jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta terus mengalami penataan ulang demi estetika dan kenyamanan pejalan kaki.

21 Agu 2026

lulusan-manajemen-mendominasi-angka-pengangguran-sarjana-di-indonesia
Pendidikan

Lulusan Manajemen Mendominasi Angka Pengangguran Sarjana di Indonesia

LPEM FEB UI mencatat 5 jurusan (Manajemen, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Akuntansi) menyumbang 40% pengangguran S1 di Indonesia. Posisi pertama adalah jurusan Manajemen (10,3%).

13 Agu 2026

pasar-tenaga-kerja-indonesia-pengangguran-turun-di-tengah-tekanan-phk
Ekonomi

Pasar Tenaga Kerja Indonesia: Pengangguran Turun di Tengah Tekanan PHK

Pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan perbaikan secara kuantitatif pada Mei 2026. Jumlah pengangguran tercatat 7,22 juta orang, turun 0,28% dibandingkan Februari 2026. Namun, peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut belum sepenuhnya menunjukkan perbaikan kualitas pekerjaan. Jumlah pekerja informal meningkat menjadi 87,88 juta orang atau 59,30% dari total penduduk bekerja, dari 85,35 juta orang atau 57,70% pada November 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tambahan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi pada pekerjaan informal.

11 Agu 2026

phk-kembali-marak-ini-hak-pesangon-menurut-alasan-phk
Ekonomi

PHK Kembali Marak, Ini Hak Pesangon Menurut Alasan PHK

Kemnaker mencatat 32.389 pekerja terkena PHK pada semester I-2026. Besaran pesangon diatur sesuai alasan PHK dan kondisi perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

11 Agu 2026

tembus-32-ribu-pekerja-ini-strategi-pemerintah-tekan-gelombang-phk
Ekonomi

Tembus 32 Ribu Pekerja, Ini Strategi Pemerintah Tekan Gelombang PHK

PHK mencapai 32.389 pekerja pada semester I-2026. Pemerintah menyiapkan berbagai upaya mitigasi, dari pendampingan perusahaan hingga pembentukan satgas khusus.

31 Jul 2026