Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI tahun 2026 yang menggembleng puluhan ribu calon manajer koperasi kini tengah menjadi perhatian publik nasional. Sebanyak 35.476 peserta yang terdiri atas 30.000 calon pengelola Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih diwajibkan mengikuti pelatihan intensif. Seluruh rangkaian pembinaan ini dilaksanakan secara serentak di 67 Satuan Pendidikan TNI di seluruh penjuru Indonesia, termasuk salah satunya di Batalyon Infanteri 2 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan.
Pelatihan dirancang berjalan selama 45 hari yang terbagi ke dalam 2 fase utama dengan kurikulum yang terukur. Fase pertama adalah Kurikulum Kemiliteran atau Latihan Dasar Kemiliteran yang berlangsung selama 30 hari penuh untuk membangun kedisiplinan tingkat tinggi, kepemimpinan, integritas, kerja sama tim, serta semangat pengabdian. Sementara itu, fase kedua dilanjutkan dengan Kurikulum Manajerial dan Kompetensi Bidang selama 15 hari terakhir guna meningkatkan kapasitas pengelolaan koperasi secara profesional oleh narasumber sipil yang berkualitas.
Berdasarkan pemantauan media tim riset DATASATU, pada masa Latsarmil peserta dibekali 3 materi utama yang sangat berjenjang dan taktis. Materi tersebut meliputi Peraturan Baris Berbaris untuk melatih kekompakan dan solidaritas, dilanjutkan dengan Ilmu Medan dan Membaca Peta untuk pembekalan teori navigasi lapangan. Pada pekan ketiga, para peserta mendapatkan materi latihan menembak sebagai bentuk pembekalan kemampuan dasar militer yang kuat guna menjadi fondasi kesiapan mental mereka sebelum diterjunkan menuju lokasi penugasan masing-masing.
Namun, di tengah berjalannya program, duka menyelimuti pelaksanaan SPPI 2026 setelah dua orang peserta dilaporkan meninggal dunia akibat mengalami gangguan kesehatan di dua lokasi pendidikan yang berbeda. Peristiwa fatal ini memicu gelombang desakan agar kurikulum fisik tersebut segera dievaluasi total. Kritik dan perhatian tajam pun datang dari jajaran legislatif yang meminta pihak penyelenggara bertanggung jawab penuh terhadap standardisasi keselamatan dan penanganan medis di seluruh satuan pendidikan.
Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono secara tegas meminta Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh serta perbaikan terhadap materi pelatihan militer dalam program SPPI 2026 ini. Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan bahwa meskipun program ini merupakan pelatihan tingkat dasar, desain pelaksanaannya di lapangan tetap wajib disesuaikan dengan kondisi fisik serta tingkat kesehatan aktual dari masing-masing peserta agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Dave juga menyoroti urgensi fase pemeriksaan kesehatan dalam proses seleksi calon manajer yang menurutnya tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan formalitas administratif saja. Proses skrining medis awal harus mampu mengidentifikasi kondisi fisik komprehensif dari setiap peserta sebelum mereka diizinkan mengikuti latihan lapangan yang berat. Evaluasi dan penyesuaian kurikulum secara terbuka menjadi masukan krusial demi menyempurnakan program strategis yang ditujukan bagi kepentingan bangsa dan penguatan ekonomi masyarakat desa ini. "Apabila harus ada yang diperbaiki, ada yang diubah, itu adalah masukan yang harus diterima untuk menyempurnakan program tersebut, sehingga program yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan masyarakat ini benar-benar bisa berjalan,” kata dia, melansir Berita Satu (26/6).
