Harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi resmi mengalami kenaikan pada Rabu (10/6). Menurut data Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax dengan RON 92 naik 32,11% menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Berdasarkan hasil pemantauan tim riset DATASATU, lonjakan harga Pertamax sebesar 32,1% di era Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2026 ini resmi mencetak rekor baru sebagai persentase kenaikan tertinggi untuk varian BBM non-subsidi dalam dua dekade terakhir. Angka ini bahkan melampaui rentetan kenaikan BBM subsidi di era-era sebelumnya, seperti kenaikan Premium pada November 2014 (30,8%) dan Pertalite pada September 2022 (30,7%). Sementara itu, Pertamax Green dengan RON 95 juga mengalami penyesuaian sebesar 31,78%, dari Rp 12.900 menjadi Rp 17.000 per liter.
Di tengah kenaikan harga tersebut, konsumsi BBM non-subsidi dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan tren peningkatan. Data Kementerian ESDM mencatat, konsumsi BBM non-subsidi naik 43,23% dalam lima tahun terakhir, dari 5,19 juta kilo liter (kl) pada 2020 menjadi 7,43 juta kl pada 2024. Konsumsi Pertamax mendominasi penggunaan BBM non-subsidi. Pada 2024, konsumsi Pertamax mencapai 6,39 juta kl atau sebesar 86,04% dari total konsumsi BBM non-subsidi, meningkat 57,52% dibandingkan lima tahun lalu. Kementerian ESDM juga mencatat, konsumsi BBM beroktan tinggi seperti RON 98, RON 100, termasuk Pertamax Green mencapai 0,40 juta kl pada 2024 atau naik 12,43% dalam lima tahun terakhir. Sementara hingga Juli 2025, total konsumsi BBM non-subsidi yang meliputi RON dan solar telah mencapai 4,75 juta kl.
Meski demikian, konsumsi BBM nasional secara keseluruhan masih didominasi oleh BBM subsidi. Pada 2025, konsumsi BBM subsidi tercatat mencapai 46,47 juta kl atau meningkat 54,64% dibandingkan 30,05 juta kl pada 2020. Dari total konsumsi BBM subsidi tersebut, Pertalite (RON 90) mencapai 28,06 juta kl dan Solar subsidi sebesar 18,31 juta kl pada 2025. Dalam lima tahun terakhir, konsumsi Pertalite dan Solar subsidi masing-masing melonjak 54,68% dan 54,57%. Tingginya konsumsi BBM subsidi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih sangat sensitif terhadap perubahan harga energi.
Kenaikan harga BBM non-subsidi yang signifikan ini berpotensi meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk aktivitas sehari-hari. Jika selisih harga antara BBM subsidi dan non-subsidi semakin lebar, terdapat risiko sebagian konsumen beralih ke BBM subsidi guna menekan biaya transportasi. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperbesar tekanan terhadap konsumsi BBM subsidi yang sudah tinggi, sekaligus berpotensi menggerus daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
