Pemerintah mulai mengarahkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebagai bagian dari perbaikan tata kelola program. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyampaikan, optimalisasi efisiensi anggaran menjadi langkah awal pembenahan MBG. Dalam skema baru tersebut, penerima manfaat akan diprioritaskan di wilayah 3T dengan fokus utama pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Selama ini, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih banyak terkonsentrasi di kawasan urban, terutama di Pulau Jawa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh biaya per porsi yang lebih rendah, permintaan yang tinggi dan stabil, serta risiko operasional yang relatif lebih kecil dibandingkan wilayah luar Jawa, terutama daerah 3T. Padahal, wilayah-wilayah tersebut menjadi sasaran penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.
Menurut Riset CELIOS terkait MBG pada 2025, ekspansi SPPG ke wilayah 3T menghadapi berbagai tantangan struktural. CELIOS mengungkapkan, biaya logistik nasional masih relatif tinggi dibandingkan banyak negara, terutama untuk distribusi pangan ke daerah 3T. Selain itu, harga pangan di wilayah 3T, khususnya Indonesia Timur, cenderung lebih mahal sehingga skema margin Rp 10 ribu per porsi sulit diterapkan.
CELIOS juga mencatat keterbatasan cold chain dan tingginya risiko food waste yang meningkatkan biaya tambahan, termasuk biaya kepatuhan mutu dan risiko kejadian luar biasa (KLB). Program konektivitas laut yang ada juga dinilai belum mampu menutupi biaya first mile dan last mile dari pelabuhan menuju daerah pedalaman. Di sisi lain, biaya satuan, monitoring, serta tata kelola program di wilayah 3T juga lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
CELIOS menambahkan, hambatan geografis turut memperbesar tantangan implementasi MBG. Karakteristik kepulauan membuat pasar terfragmentasi, sementara kepadatan penduduk yang rendah menyebabkan permintaan tersebar dan biaya operasional dapur menjadi lebih mahal. Tanpa kontrak volume di atas 200 porsi per titik serta rute distribusi yang terjadwal, efisiensi sulit dicapai.
Faktor cuaca dan jadwal kapal juga meningkatkan risiko stock out sehingga membutuhkan buffer stok dan modal kerja yang lebih besar. Selain itu, daya serap pemasok lokal masih terbatas sehingga proses tender di wilayah 3T sering mengalami kondisi under-subscribed.
Ke depan, fokus MBG di wilayah 3T berpotensi meningkatkan pemerataan akses gizi bagi kelompok yang paling membutuhkan. Namun, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, melainkan juga pada penguatan infrastruktur logistik, rantai pasok pangan, kapasitas pemasok lokal, serta desain implementasi yang menyesuaikan karakteristik geografis masing-masing daerah agar program dapat berjalan efektif dan efisien.
