Evaluasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian pemerintah seiring perubahan fokus program serta munculnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan jajaran Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai salah satu program prioritas nasional dengan anggaran besar, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dinilai menjadi aspek penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Laporan CELIOS pada 2025 mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan keterbukaan informasi publik dibandingkan sejumlah negara yang telah lebih dahulu menerapkan program makan di sekolah.
Menurut penilaian CELIOS, tingkat transparansi di Indonesia masih relatif rendah karena studi dan data vendor serta detail pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum terbuka kepada publik, meskipun studi masyarakat telah diproses secara terbuka.
Sebaliknya, Kolombia memiliki tingkat transparansi publik yang tinggi, sementara Brazil masuk kategori sangat tinggi karena didukung publikasi studi, data vendor tahunan, hingga hasil studi masyarakat yang dapat diakses secara terbuka.
CELIOS juga menyoroti belum adanya satuan tugas atau lembaga pengawas independen dalam pelaksanaan MBG di Indonesia. Selama ini, pengawasan masih didominasi kalangan internal yang melibatkan pejabat pemerintah. Selain itu, mekanisme pengawasan cenderung terbatas pada pemeriksaan dokumen keuangan melalui audit administratif yang dilakukan setelah suatu kejadian terjadi.
Kondisi tersebut berbeda dengan praktik di sejumlah negara lain yang melibatkan unsur masyarakat secara aktif dalam proses pengawasan. Di Brazil, pengawasan program dilakukan oleh Conselho de Administração Escolar (CAE) yang beranggotakan orang tua murid, guru, masyarakat sipil, dan pemerintah lokal. Lembaga tersebut bertugas melakukan audit keuangan dan gizi, verifikasi menu serta kualitas bahan makanan, memastikan 30% bahan pangan berasal dari petani lokal, hingga melaksanakan inspeksi lapangan secara rutin.
Sementara itu, di Kolombia pengawasan dijalankan oleh Veedurías Ciudadanas dan Contraloría General yang melibatkan warga lokal, LSM, auditor publik, dan pemerintah daerah. Tugasnya mencakup audit eksternal, pengawasan berbasis komunitas, studi online, serta publikasi kontrak secara terbuka.
CELIOS menilai, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme pengawasan independen serupa guna meningkatkan transparansi publik, memperkuat akuntabilitas program, hingga meminimalkan risiko penyimpangan. Di samping itu berbagai permasalahan pelaksanaan seperti penurunan kualitas layanan,hingga kasus keracunan yang pernah terjadi juga dapat diminimalisir apabila pengawasan dilakukan secara lebih terukur.
