Pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah adanya perubahan fokus program, penyesuaian anggaran, serta munculnya kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas nasional ini berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, menyampaikan bahwa keberhasilan MBG tidak lagi hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Menurutnya, kualitas makanan, efektivitas distribusi, hingga tata kelola pelaksanaan program juga menjadi indikator utama. Ke depan, program MBG akan lebih difokuskan ke wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap makanan bergizi.
Sebagai program dengan alokasi anggaran terbesar dalam APBN, tata kelola MBG menjadi perhatian penting. Ringkasan Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bertajuk "Tata Kelola yang Lebih Baik untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia" pada April 2026 mengungkapkan bahwa Brazil, India, dan Jepang menerapkan pendekatan berbasis lokal dalam program makan sekolah.
Di Brazil, implementasi sebagian besar dikelola pemerintah daerah dengan melibatkan vendor serta pemasok lokal. Pemerintah daerah bertanggung jawab mengelola program dari hulu hingga hilir, termasuk pengadaan dan kepatuhan terhadap standar nasional. Sementara itu, komunitas melalui penyedia makanan sekolah diwajibkan memantau penggunaan dana, kualitas gizi, serta pelibatan petani lokal. Pemerintah pusat berperan menyediakan pendanaan pangan sekaligus menetapkan standar dan persyaratan nasional.
CIPS juga mencatat pola serupa diterapkan di India dan Jepang. Pemerintah pusat berfokus pada pendanaan, penetapan standar kualitas, dan penyusunan regulasi, sedangkan pelaksanaan operasional serta pengawasan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah.
Di India, komunitas terlibat dalam menyiapkan makanan berbasis sekolah, merekrut juru masak, serta memantau distribusi makanan secara lokal. Sementara di Jepang, siswa turut dilibatkan dalam proses penyiapan hingga pembersihan, serta didukung kerja sama dengan produsen pangan lokal untuk pengadaan bahan makanan.
Berbeda dengan ketiga negara tersebut, China menerapkan pendekatan yang lebih terpusat. Program makan siang dikelola dan didanai pemerintah pusat, sementara sekolah menangani operasional di bawah pengawasan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat bertanggung jawab menyediakan pendanaan penuh, menetapkan pedoman nasional, dan melakukan koordinasi nasional, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam pendampingan, pemantauan, pengelolaan pengadaan, serta penegakan keamanan pangan dan transparansi.
