Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat perkembangan signifikan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 8 Juni 2026. Berdasarkan data terbaru dari laman MBG, program ini telah menjangkau sebanyak 4.522.158 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Layanan pemenuhan gizi tersebut disalurkan melalui ribuan satuan pendidikan yang terdiri atas 12.670 sekolah negeri dan 10.090 sekolah swasta. Selain memberikan dampak langsung bagi kesehatan generasi muda, program strategis ini juga berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional dengan menyerap hingga 1,28 juta tenaga kerja per Mei 2026.
Dalam pelaksanaannya, BGN didukung oleh jaringan logistik dan pelaku usaha yang luas. Tercatat sebanyak 142.387 pemasok dari berbagai sektor usaha pangan nasional telah terlibat aktif. Kolaborasi ini juga memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan melalui pemanfaatan 690 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih (KDKMP), 1.410 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 157 BUMDes Bersama (BUMDesma). Tidak hanya itu, keberlangsungan program ini turut ditopang oleh 66.903 pelaku usaha dan penyedia jasa pendukung lainnya di berbagai daerah.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, memaparkan bahwa dinamika operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berjalan sangat dinamis. Melansir Berita Satu (8/6), sejak resmi beroperasi pada 6 Januari 2025 hingga 29 Mei 2026, terdapat 27.208 unit dapur MBG yang aktif bergerak. Dalam proses pengawasan dan evaluasi berkala, BGN sempat membekukan (suspend) sekitar 8.182 unit dapur. Namun, setelah memenuhi kualifikasi kembali, sebanyak 5.659 unit dapur di antaranya telah kembali beroperasi normal, sementara 2.213 unit sisanya saat ini masih dalam status pembekuan.
Melihat tingginya jumlah dapur yang terdaftar, BGN kini resmi menerapkan kebijakan moratorium atau penghentian sementara pembangunan dapur MBG baru untuk melakukan penataan ulang dan meningkatkan efisiensi anggaran. Langkah evaluasi ini dilakukan karena persebaran dapur saat ini masih menumpuk di kawasan perkotaan dan wilayah aglomerasi, sedangkan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) belum tersentuh secara optimal. Melalui kebijakan pembatasan maksimal enam unit dapur per kecamatan ini, BGN berkomitmen menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan prioritas dan memeratakan layanan program MBG ke wilayah 3T secara berkelanjutan.
