Pemerintah mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan nasional untuk 2027 dengan menempatkan industrialisasi, produktivitas, dan investasi sebagai instrumen utama akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran 5,9% hingga 7,5%. Target tersebut menjadi bagian dari strategi jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029.
Rancangan Awal RKP 2027 menetapkan delapan sektor prioritas sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Pemerintah juga memperkuat sejumlah program unggulan untuk mendukung target tersebut.
Sebagaimana dikutip dari Pidato Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (20/5/2026), dalam program swasembada pangan dan pupuk, pemerintah mencatat cadangan beras per 10 Mei mencapai 5,3 juta ton, melonjak 63,08% dibanding Desember 2025 lalu yang sebesar 3,25 juta ton. Selain itu, harga pupuk berhasil ditekan hingga 20%.
Pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah menyebut program tersebut kini menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari, terdiri dari anak sekolah dan balita, ibu hamil dan menyusui, serta lansia sebatang kara. Pemerintah juga telah menutup 3.000 dapur MBG yang tidak memenuhi standar dan meminta DPR serta kepala daerah aktif melakukan pengawasan. Program MBG disebut berhasil menciptakan 1,2 juta lapangan kerja baru di sektor dapur umum.
Pemerintah juga mengoptimalkan peran Danantara yang dibentuk pada 2025 dan kini mengelola aset lebih dari US$ 1.000 miliar, termasuk hasil inventarisasi aset dan tanah negara tersembunyi. Danantara difokuskan untuk mempercepat investasi industrialisasi nasional.
Selain itu, program lainnya seperti Koperasi Merah Putih telah memiliki 1.061 koperasi aktif dengan target 20.000 unit pada Agustus dan lebih dari 60.000 unit pada akhir 2026. Setiap koperasi diproyeksikan menyerap 17 tenaga kerja formal lokal.
Di sektor energi, pemerintah mempercepat konversi kelapa sawit menjadi solar dan bensin, pemanfaatan batu bara menjadi solar dan gas, biomassa batang jagung untuk gas memasak, serta menargetkan pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dalam tiga tahun yang dipadukan dengan percepatan konversi kendaraan listrik.
