Pemerintah terus mengintensifkan berbagai program bantuan sosial sebagai instrumen utama pengentasan kemiskinan. Kementerian Keuangan mencatat, anggaran pada 2025 terbesar dialokasikan untuk bantuan iuran Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Realisasinya mencapai Rp46,3 triliun atau setara 99,57% dari pagu Rp46,5 triliun, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 96,8 juta peserta.
Selain PBI JKN, program kartu sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) juga menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Realisasi BPNT tercatat sebesar Rp43,3 triliun atau 98,63% dari anggaran, dengan cakupan bantuan menyentuh 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tingginya realisasi ini mencerminkan kuatnya peran bantuan pangan dalam menjaga daya beli masyarakat rentan.
Pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dengan realisasi Rp29,9 triliun pada 2025, setara 94,92% dari anggaran. Program ini mampu menjangkau sekitar 33,2 juta KPM, sehingga menjadi salah satu bantuan tunai dengan cakupan penerima terbesar.
Di sisi lain, dukungan terhadap peningkatan kualitas hidup dan mobilitas sosial turut diperkuat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) serta KIP Kuliah dan beasiswa. Masing-masing program terealisasi penuh 100%, dengan nilai Rp28,7 triliun untuk PKH yang menjangkau 10 juta KPM, serta Rp27,7 triliun untuk program pendidikan yang menyasar 21,5 juta penerima. Struktur belanja ini menegaskan fokus pemerintah pada perlindungan sosial yang menyeluruh, dari kesehatan hingga pendidikan.
