APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar

Kamis, 25 September 2025 | 09:52 WIB

M
Penulis: Melati K Andriarsi | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Adapun DPR menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.842,73 triliun. Tercatat, belanja negara naik sebesar 6,1% dibanding periode sebelumnya, sementara pendapatan negara hanya naik 4,9%. Di sisi lain, defisit yang ditetapkan pada APBN 2026 sebesar 2,68% atau Rp 689,15 triliun, naik 11,8% dibanding periode sebelumnya.

DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)

Tercatat, sejumlah pos APBN 2026 naik signifikan dibandingkan APBN 2025. Melansir data Kementerian Keuangan, keseimbangan primer naik 41,7% dari 63,3 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp 89,71 triliun pada APBN 2025. Lebih lanjut, belanja kementerian dan Lembaga (K/L) meningkat 30,2% menjadi Rp 1.510,55 triliun pada APBN 2026 seiring belanja pemerintah pusat yang naik 16,6% pada APBN 2026. Meski demikian, terdapat beberapa pos APBN yang merosot pada APBN 2026. Transfer ke Daerah turun hingga 24,7% dari sebelumnya sebesar Rp 919,9 triliun menjadi Rp 692,99 triliun pada APBN 2026. Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga merosot hingga 10,6% dibanding periode sebelumnya menjadi Rp 459,20 triliun pada APBN 2026.
 

Data Terkait

dua-dekade-menanti-kepastian-hukum-ruu-pprt
Hukum & Keamanan

Dua Dekade Menanti Kepastian Hukum RUU PPRT

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih terjebak dalam polemik berkepanjangan.

11 Mar 2026

menelusuri-labirin-panjang-pembahasan-ruu-pprt-di-parlemen
Hukum & Keamanan

Menelusuri Labirin Panjang Pembahasan RUU PPRT di Parlemen

Perjalanan regulasi yang digagas pada 2004 ini bermula dari usulan JALA PRT demi menjamin hak kesetaraan pekerja domestik. Hingga 22 tahun, RUU belum disahkan.

8 Mar 2026

defisit-apbn-sentuh-rp-546-triliun-di-awal-2026
Ekonomi

Defisit APBN Sentuh Rp 54,6 Triliun di Awal 2026

Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara mencapai Rp 172,7 triliun, belanja Rp 227,3 triliun, dengan defisit APBN mencapai Rp 54,6 triliun atau 0,21% PDB.

25 Feb 2026

realisasi-belanja-kl-awal-2026-tumbuh-pesat-dipicu-thr-dan-pkh
Ekonomi

Realisasi Belanja K/L Awal 2026 Tumbuh Pesat, Dipicu THR dan PKH

Belanja K/L hingga Januari 2026 tembus Rp55,8 triliun. Belanja barang melonjak 702,5% yoy, bansos naik 129,2%, dipicu MBG dan percepatan PKH.

25 Feb 2026

realisasi-pajak-neto-awal-2026-solid-pajak-lainnya-naik-hampir-700
Ekonomi

Realisasi Pajak Neto Awal 2026 Solid, Pajak Lainnya Naik Hampir 700%

Penerimaan pajak Januari 2026 naik solid. Pajak lainnya melonjak 685,8% dan PPN tumbuh 83,9%, meski sebagian setoran masih berupa deposit.

24 Feb 2026

pajak-bruto-menguat-dikerek-sektor-pengolahan-dan-pertambangan
Ekonomi

Pajak Bruto Menguat Dikerek Sektor Pengolahan dan Pertambangan

Pajak bruto dari berbagai sektor utama tumbuh di awal 2026 dipimpin oleh industri pengolahan dan pertambangan yang tumbuh dua digit.

24 Feb 2026