APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar

Kamis, 25 September 2025 | 09:52 WIB

M
Penulis: Melati K Andriarsi | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Adapun DPR menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.842,73 triliun. Tercatat, belanja negara naik sebesar 6,1% dibanding periode sebelumnya, sementara pendapatan negara hanya naik 4,9%. Di sisi lain, defisit yang ditetapkan pada APBN 2026 sebesar 2,68% atau Rp 689,15 triliun, naik 11,8% dibanding periode sebelumnya.

DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)

Tercatat, sejumlah pos APBN 2026 naik signifikan dibandingkan APBN 2025. Melansir data Kementerian Keuangan, keseimbangan primer naik 41,7% dari 63,3 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp 89,71 triliun pada APBN 2025. Lebih lanjut, belanja kementerian dan Lembaga (K/L) meningkat 30,2% menjadi Rp 1.510,55 triliun pada APBN 2026 seiring belanja pemerintah pusat yang naik 16,6% pada APBN 2026. Meski demikian, terdapat beberapa pos APBN yang merosot pada APBN 2026. Transfer ke Daerah turun hingga 24,7% dari sebelumnya sebesar Rp 919,9 triliun menjadi Rp 692,99 triliun pada APBN 2026. Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga merosot hingga 10,6% dibanding periode sebelumnya menjadi Rp 459,20 triliun pada APBN 2026.
 

Data Terkait

survei-median-dpr-kurang-dipercaya-korupsi-jadi-masalah-utama
Politik

Survei Median: DPR Kurang Dipercaya, Korupsi Jadi Masalah Utama

Median merilis hasil riset terbaru mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi dan persoalan yang harus diselesaikan.

2 Sep 2026

perjalanan-panjang-ruu-perampasan-aset
Politik

Perjalanan Panjang RUU Perampasan Aset

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU PATP) mencatatkan perjalanan panjang dan berliku di parlemen selama lebih dari satu dekade.

1 Sep 2026

ruu-perampasan-aset-jadi-sorotan-ini-poin-yang-diperdebatkan
Hukum & Keamanan

RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan, Ini Poin yang Diperdebatkan

RUU Perampasan Aset ditarget selesai 15 Desember 2026, tetapi sejumlah aturan seperti NCB, kewenangan aparat, hingga pengelolaan aset masih menjadi perdebatan publik.

31 Agu 2026

ruu-perampasan-aset-sasar-13-tindak-pidana-ini-kriterianya
Hukum & Keamanan

RUU Perampasan Aset Sasar 13 Tindak Pidana, Ini Kriterianya

RUU Perampasan Aset memuat 13 kriteria tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset dan ditargetkan disahkan paling lambat Desember 2026.

31 Agu 2026

dpr-menetapkan-tiga-pimpinan-bank-indonesia-ini-profilnya
Politik

DPR Menetapkan Tiga Pimpinan Bank Indonesia, Ini Profilnya

DPR menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur BI, bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur.

28 Agu 2026

destry-damayanti-terpilih-jadi-gubernur-bi-begini-proses-suksesinya
Politik

Destry Damayanti Terpilih Jadi Gubernur BI, Begini Proses Suksesinya

DPR menetapkan Destry Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2026-2031 menggantikan Perry Warjiyo.

28 Agu 2026