APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar

Kamis, 25 September 2025 | 09:52 WIB

M
Penulis: Melati K Andriarsi | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
APBN 2026 Disahkan, Belanja Lebih Kencang dari Pendapatan, Defisit Melebar
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026. Adapun DPR menyepakati pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun dan belanja negara sebesar Rp 3.842,73 triliun. Tercatat, belanja negara naik sebesar 6,1% dibanding periode sebelumnya, sementara pendapatan negara hanya naik 4,9%. Di sisi lain, defisit yang ditetapkan pada APBN 2026 sebesar 2,68% atau Rp 689,15 triliun, naik 11,8% dibanding periode sebelumnya.

DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)
DPR RI sahkan UU APBN 2026 dengan pendapatan sebesar Rp3.153,58 triliun dan belanja negara mencapai Rp3.842,73 triliun, sementara defisit melebar 11,8%. - (https://www.youtube.com/watch?v=o8-v-MgAceM/DATASATU)

Tercatat, sejumlah pos APBN 2026 naik signifikan dibandingkan APBN 2025. Melansir data Kementerian Keuangan, keseimbangan primer naik 41,7% dari 63,3 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp 89,71 triliun pada APBN 2025. Lebih lanjut, belanja kementerian dan Lembaga (K/L) meningkat 30,2% menjadi Rp 1.510,55 triliun pada APBN 2026 seiring belanja pemerintah pusat yang naik 16,6% pada APBN 2026. Meski demikian, terdapat beberapa pos APBN yang merosot pada APBN 2026. Transfer ke Daerah turun hingga 24,7% dari sebelumnya sebesar Rp 919,9 triliun menjadi Rp 692,99 triliun pada APBN 2026. Selanjutnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga merosot hingga 10,6% dibanding periode sebelumnya menjadi Rp 459,20 triliun pada APBN 2026.
 

Data Terkait

dpr-ri-sahkan-uu-pfii-ini-deretan-insentif-pajak-bagi-investor-global
Hukum & Keamanan

DPR RI Sahkan UU PFII, Ini Deretan Insentif Pajak bagi Investor Global

PFII resmi disahkan DPR RI dengan menawarkan insentif pajak hingga 0% selama 50 tahun untuk menarik investasi global tanpa melanggar GMT 15%.

3 menit yang lalu

resmi-disahkan-berikut-poin-penting-uu-pfii
Hukum & Keamanan

Resmi Disahkan, Berikut Poin Penting UU PFII

UU PFII resmi disahkan untuk memperkuat daya saing pusat keuangan Indonesia, menarik investasi global, serta membidik modal asing hingga Rp 500 triliun.

1 jam yang lalu

sambut-hari-pajak-penerimaan-pajak-semester-i-2026-tembus-rp-1035-t
Ekonomi

Sambut Hari Pajak, Penerimaan Pajak Semester I-2026 Tembus Rp 1.035 T

Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp 1.035 triliun pada semester I-2026 atau 43,9% dari target APBN. Kinerja tersebut tumbuh 24,6% dibanding tahun lalu.

15 Jul 2026

serapan-anggaran-mbg-hingga-april-2026-capai-21
Ekonomi

Serapan Anggaran MBG hingga April 2026 Capai 21%

Realisasi anggaran MBG mencapai Rp 70,2 triliun hingga 27 April 2026 Capai 20,9% dari total dana Rp 355 triliun.

12 Mei 2026

babak-baru-perlindungan-prt-setelah-dinamika-22-tahun
Hukum & Keamanan

Babak Baru Perlindungan PRT Setelah Dinamika 22 Tahun

Setelah melewati penantian panjang selama lebih dari 2 dekade, perjalanan regulasi perlindungan pekerja domestik di Indonesia akhirnya menemui titik terang.

21 Apr 2026

dua-dekade-menanti-kepastian-hukum-ruu-pprt
Hukum & Keamanan

Dua Dekade Menanti Kepastian Hukum RUU PPRT

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih terjebak dalam polemik berkepanjangan.

11 Mar 2026