Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masih terjebak dalam polemik berkepanjangan. Diketahui, RUU tersebut sudah dibahas selama 22 tahun dan belum juga rampung. Dalam rapat Baleg DPR RI mengenai pembahasan RUU PPRT, Anggota Komisi XIII DPR sekaligus Ketua Umum Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia Rieke Diah Pitaloka (5/3), tertundanya pembahasan selama puluhan tahun ini dianggap bukan sekadar dinamika politik, melainkan bentuk pengabaian terhadap kontribusi ekonomi pekerja yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Perdebatan fundamental masih berkutat pada status hukum antara "pekerja" sesuai Konvensi ILO 189 atau tetap dianggap "pembantu", yang berimplikasi langsung pada standar hak dasar serta kontrak kerja. Selain itu, muncul kekhawatiran mengenai formalisasi hak yang dianggap dapat mengikis nilai kekeluargaan, meskipun Komnas Perempuan menegaskan bahwa aturan ini justru memperkuat relasi kerja yang adil tanpa menghilangkan prinsip budaya tersebut.
Polemik kian meruncing seiring sulitnya pengawasan negara di ruang domestik yang bersifat privat, sehingga memunculkan usulan inovatif seperti penggunaan panic button untuk menembus hambatan akses pelindungan. Di sisi lain, terjadi kontradiksi dalam sektor care economy di mana pemerintah mendorong penguatan keluarga namun membiarkan PRT bekerja tanpa standar upah layak dan jam kerja manusiawi, termasuk ketidakpastian mekanisme jaminan sosial (BPJS). Tantangan ini semakin kompleks dengan masifnya digitalisasi melalui platform daring yang memperluas praktik kerja tanpa kontrak, sehingga mengaburkan tanggung jawab hukum antara perantara, pemberi kerja, dan fungsi pengawasan negara.
