Tingkat kesiapan Indonesia dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) masih berada di papan tengah kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan AI Preparedness Index (AIPI) yang dirilis International Monetary Fund (IMF), Indonesia mencatatkan skor kesiapan 0,52 dari skala maksimal 1,0.
Posisi Indonesia tercatat tertinggal dari Malaysia yang memimpin dengan skor 0,63 serta Thailand di angka 0,54. Meski demikian, skor Indonesia masih lebih unggul dibandingkan Filipina (0,50), Vietnam (0,48), Kamboja (0,37), Laos (0,33), dan Myanmar (0,33).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta W. Kamdani, memaparkan bahwa skor 0,52 milik Indonesia ditopang oleh empat komponen utama, yakni regulasi dan etika (0,16), modal manusia dan kebijakan pasar tenaga kerja (0,13), infrastruktur digital (0,12), serta inovasi dan integrasi ekonomi (0,11).
Menurut Shinta, penerapan AI di Tanah Air saat ini berjalan beriringan dengan agenda industrialisasi, hilirisasi, dan transformasi digital dengan memanfaatkan besarnya potensi pasar domestik, basis tenaga kerja, hingga kekayaan sumber daya alam. Kendati demikian, ia mengingatkan adanya risiko besar yang mengintai perekonomian nasional jika Indonesia tidak segera memperkuat posisinya.
"Risiko terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia bukan sekadar pergeseran pekerjaan (job displacement), melainkan pergeseran ekonomi (economic displacement). Jika Indonesia hanya menjadi negara pengguna, nilai tambah tertinggi seperti kepemilikan data, model komputasi, dan platform akan dikuasai oleh negara lain. Indonesia harus bertransformasi menjadi pengembang teknologi sekaligus pencipta nilai," tegas Shinta dalam forum Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Kamis (8/10).
Shinta menambahkan, lonjakan produktivitas akibat AI tidak serta-merta dinikmati secara merata. Perusahaan yang bergerak cepat mengadopsi AI akan menuai keuntungan lebih tinggi, sementara pekerja yang memiliki keterampilan pelengkap bakal memperoleh kenaikan pendapatan yang lebih besar.
Ia memetakan dampak ekonomi AI ke dalam tiga pola utama, yakni otomatisasi tinggi untuk pekerjaan rutin, peningkatan kapasitas lewat kolaborasi manusia dan AI, serta pengambilan keputusan berbasis AI. Sektor-sektor yang paling terdampak antara lain manufaktur, ritel, pertambangan, pariwisata, jasa keuangan, dan telekomunikasi. Khusus di sektor manufaktur, tantangan kian nyata mengingat struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah, di mana sekitar 38 persen di antaranya berpendidikan sekolah dasar (SD) ke atas.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menjadi penonton dalam lanskap teknologi mutakhir ini. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menyatakan bahwa kehadiran AI kini menjadi sebuah keniscayaan yang harus direspons secara aktif melalui kebijakan konkret.
"Mengenai AI ini memang sudah tidak terhindarkan. Pada sektor ekonomi digital, Indonesia berperan aktif dalam membentuk tata kelola teknologi artificial intelligence global. Kita merupakan pendiri dari WAICO yang ditandatangani di Shanghai pada 16 Juli 2026 bersama 28 negara pendiri lainnya," ujar Dradjad.
Keterlibatan aktif Indonesia dalam forum multilateral seperti World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) diharapkan mampu memperkuat posisi tawar nasional, sekaligus memastikan regulasi dan ekosistem digital dalam negeri dapat terus mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga di kawasan.
