Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi memasuki babak baru lewat peluncuran skema "Transformasi MBG 2.0" dalam agenda evaluasi 100 hari kerja di bawah kepemimpinan Sudaryono. Kebijakan ini dihadirkan guna merombak tata kelola program secara menyeluruh, mencakup efisiensi fiskal, perluasan jangkauan penerima manfaat, digitalisasi pengawasan, penguatan integritas birokrasi, hingga mitigasi risiko keamanan pangan pada operasional dapur umum.
Dari sisi efisiensi fiskal, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penyesuaian anggaran induk secara ketat. Dari alokasi awal senilai Rp268 triliun, BGN mengembalikan Rp38 triliun ke kas negara setelah menghitung ulang kebutuhan riil menjadi Rp229 triliun. "Dari alokasi awal Rp268 triliun, kami mengembalikan Rp38 triliun ke kas negara setelah menghitung ulang kebutuhan riil menjadi Rp229 triliun," ujar Kepala BGN Sudaryono dalam acara Transformasi MBG 2.0 (29/10), yang disiarkan langsung di laman YouTube BGN.
Pengetatan anggaran berlanjut pada perubahan formula insentif dapur yang semula flat Rp6 juta per hari menjadi Rp2.000 per porsi yang terdistribusi secara riil, memangkas beban fiskal sebesar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun. Selain itu, biaya operasional dapur yang sempat membengkak di kisaran Rp4.500–Rp5.000 per porsi kini dipatok maksimal Rp3.000, menyumbang penghematan ekstra sekitar Rp3 triliun. Langkah disiplin anggaran ini disempurnakan dengan pengembalian saldo mengendap dari rekening virtual account (VA) ganda bermasalah senilai Rp414 miliar hingga Rp471 miliar, serta penyetoran dana Rp160 miliar ke kas negara hasil tindak lanjut temuan BPK dan BPKP. Secara agregat, restrukturisasi dan penertiban pos belanja tersebut membukukan total efisiensi anggaran mencapai Rp44 triliun.
Ruang fiskal hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat secara masif, melesat dari basis awal 6 juta jiwa menjadi 57,4 juta jiwa berdasarkan data riil tervalidasi. Fokus penyaluran diprioritaskan ke wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi tengkes (stunting) tinggi demi memastikan keadilan pemenuhan gizi anak bangsa.
Guna mencegah celah penyimpangan, sistem pengawasan manual non-terintegrasi kini digantikan oleh infrastruktur pemantauan berbasis digital. Sistem ini memanfaatkan platform Radar MBG, kamera pengawas terintegrasi kecerdasan buatan (AI), kanal aduan publik PO Box, serta kewajiban penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) secara real-time. Sementara pada aspek keamanan pangan, jeda waktu distribusi makanan yang berisiko memicu pembusukan diatasi lewat uji coba penyajian metode prasmanan yang terbukti menjaga kesegaran hidangan sekaligus menekan potensi keracunan.
Pembenahan tata kelola juga menyasar penertiban praktik koruptif, seperti jual-beli titik lokasi dapur dan keberadaan yayasan perantara. Pemerintah memperbarui dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta membatalkan pengadaan barang yang tidak esensial demi menutup ruang rente. Pada rantai pasok ekonomi, volatilitas harga bahan baku kini distabilkan melalui lokapasar digital Loka MBG dengan patokan harga acuan pemerintah, menjamin kepastian serapan pasar dan stabilitas pendapatan bagi petani serta peternak lokal.