Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka proses pengisian posisi Wapres untuk sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029.
Setelah surat pengunduran diri diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sejumlah nama tokoh politik mulai mencuat dalam bursa calon pengganti.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, terdapat 8 nama potensial yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran.
Mereka yakni Puan Maharani (Ketua DPP PDIP), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar dan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi), Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR), serta Sugiono (Sekjen Gerindra dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
Selanjutnya yaitu Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN dan Menko Bidang Pangan), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Demokrat dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Ahmad Muzani (Ketua MPR), serta Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat).
Kedelapan nama tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang politik maupun pemerintahan.
Meski demikian Doli menyebutkan, calon pengganti Wapres harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial serta memenuhi persyaratan konstitusional.
Keselarasan visi, misi, sikap, paradigma berpikir, dan kebijakan dengan Presiden Prabowo turut menjadi pertimbangan.
Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, PhD turut menambahkan, calon Wapres juga harus memiliki integritas moral, prinsip yang kuat, serta tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu.
Figur tersebut juga perlu memiliki kemampuan akademis, wawasan luas, dan kapasitas berpikir yang andal untuk memahami persoalan bangsa, serta mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai tantangan pemerintahan.
Selain itu, calon Wapres harus dapat diterima masyarakat dan memperoleh kepercayaan Presiden Prabowo sebagai mitra pemerintahan.
Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden akan mengajukan 2 nama calon kepada MPR untuk dipilih, dengan batas waktu pengisian jabatan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.