8 Tokoh Masuk Bursa Cawapres, Ini Kriteria yang Dibutuhkan

Rabu, 18 November 2026 | 19:00 WIB

M
Penulis: Melati Kristina | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
8 Tokoh Masuk Bursa Cawapres, Ini Kriteria yang Dibutuhkan
Kriteria dan Daftar Nama Bursa Cawapres

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI membuka proses pengisian posisi Wapres untuk sisa masa jabatan pemerintahan 2024-2029. 

Setelah surat pengunduran diri diterima Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), sejumlah nama tokoh politik mulai mencuat dalam bursa calon pengganti.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, terdapat 8 nama potensial yang dapat dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran. 

Mereka yakni Puan Maharani (Ketua DPP PDIP), Bahlil Lahadalia (Ketua Umum Golkar dan Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi), Sufmi Dasco Ahmad (Ketua Harian Gerindra dan Wakil Ketua DPR), serta Sugiono (Sekjen Gerindra dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).

Selanjutnya yaitu Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN dan Menko Bidang Pangan), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Demokrat dan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan), Ahmad Muzani (Ketua MPR), serta Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat). 

Kedelapan nama tersebut dinilai memiliki pengalaman panjang di bidang politik maupun pemerintahan.

Kriteria dan Daftar Nama Bursa Cawapres - (Beritasatu & berbagai sumber/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)
Kriteria dan Daftar Nama Bursa Cawapres - (Beritasatu & berbagai sumber/Melati Kristina/Diproduksi ChatGPT)

Meski demikian Doli menyebutkan, calon pengganti Wapres harus memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial serta memenuhi persyaratan konstitusional. 

Keselarasan visi, misi, sikap, paradigma berpikir, dan kebijakan dengan Presiden Prabowo turut menjadi pertimbangan. 

Sementara itu, pakar hukum tata negara Prof. Denny Indrayana, SH, LLM, PhD turut menambahkan, calon Wapres juga harus memiliki integritas moral, prinsip yang kuat, serta tidak mudah dipengaruhi kepentingan tertentu. 

Figur tersebut juga perlu memiliki kemampuan akademis, wawasan luas, dan kapasitas berpikir yang andal untuk memahami persoalan bangsa, serta mampu membantu Presiden menyelesaikan berbagai tantangan pemerintahan. 

Selain itu, calon Wapres harus dapat diterima masyarakat dan memperoleh kepercayaan Presiden Prabowo sebagai mitra pemerintahan.

Adapun berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, Presiden akan mengajukan 2 nama calon kepada MPR untuk dipilih, dengan batas waktu pengisian jabatan paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan.

Data Terkait

rupiah-tertekan-di-tengah-mundurnya-gibran-ini-sentimen-pendorongnya
Ekonomi

Rupiah Tertekan di Tengah Mundurnya Gibran, Ini Sentimen Pendorongnya

Rupiah melemah hingga Rp 18.250 per dolar AS di tengah pengunduran diri Gibran. Ketidakpastian politik dan sentimen global turut menekan pasar keuangan.

6 hari yang lalu

pengunduran-diri-gibran-ini-skenario-dampaknya-terhadap-perekonomian-ri
Ekonomi

Pengunduran Diri Gibran, Ini Skenario Dampaknya terhadap Perekonomian RI

Pengunduran diri Gibran sebagai Wapres berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi. ISEAI mengingatkan risiko pelemahan rupiah dan kenaikan imbal hasil SBN.

6 hari yang lalu

sisa-lawatan-prabowo-pada-november-2026
Politik

Sisa Lawatan Prabowo pada November 2026

Usai bahas isu asap dan CoC Laut China Selatan di KTT ASEAN Manila, sisa lawatan Prabowo pada November 2026 berlanjut ke KTT APEC dan temu Xi Jinping di Shenzhen.

6 hari yang lalu

kronologi-niat-mundur-wapres-gibran-di-tengah-desakan-pemakzulan
Politik

Kronologi Niat Mundur Wapres Gibran di Tengah Desakan Pemakzulan

Usai putusan MA soal ijazah dan dorongan HMP di DPR, Wapres Gibran sempat ajukan niat mundur ke Prabowo, namun beralih tempuh jalur perlawanan hukum dan PK.

11 Nov 2026

prabowo-kumpulkan-10-eks-kapolri-soroti-isu-penyadapan-dan-anggaran
Hukum & Keamanan

Prabowo Kumpulkan 10 Eks Kapolri: Soroti Isu Penyadapan dan Anggaran

Presiden Prabowo temui 10 eks Kapolri di Hambalang bahas kasus penyadapan ilegal, pencegahan kebocoran anggaran negara, dan dukungan stabilitas ekonomi nasional.

10 Nov 2026

pasal-berlapis-jerat-tiga-jenderal-polri-tersangka-penyadapan-prabowo
Hukum & Keamanan

Pasal Berlapis Jerat Tiga Jenderal Polri Tersangka Penyadapan Prabowo

Pengusutan perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak penegakan hukum yang krusial.

5 Nov 2026