Gerakan mahasiswa senantiasa menjadi motor penggerak dan instrumen krusial dalam dinamika demokrasi di Indonesia. Sejak era pascakemerdekaan hingga masa kini, aksi massa mahasiswa berskala masif kerap hadir sebagai respons korektif terhadap ketimpangan ekonomi, pelemahan institusi hukum, ancaman kebebasan sipil, serta penyimpangan kekuasaan.
Tonggak sejarah unjuk rasa mahasiswa bermula lewat aksi Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada 10–13 Januari 1966 di Jakarta pascatragedi G30S 1965. Massa menuntut pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga kebutuhan pokok. Lambannya respons pemerintah memicu eskalasi demonstrasi hingga mencapai puncaknya pada 24 Februari 1966 yang menewaskan mahasiswa FK UI Arif Rahman Hakim akibat tembakan aparat. Tragedi ini menjadi titik balik transisi kekuasaan nasional dari Orde Lama menuju Orde Baru.
Memasuki masa kepemimpinan Presiden Soeharto, resistensi kembali meletus lewat Peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari). Gerakan ini merupakan wujud protes mahasiswa terhadap dominasi modal asing dalam pembangunan nasional, khususnya investasi Jepang dan lembaga IGGI bentukan Amerika Serikat. Aksi penolakan kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka Kakuei di Jakarta tersebut berujung pada kerusuhan sosial besar di ibu kota.
Puncak pergerakan mahasiswa tercatat dalam gelombang Reformasi 1998, yang menjadi demonstrasi terbesar dalam sejarah modern Indonesia. Aksi nasional ini dipicu oleh krisis moneter berkepanjangan, merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta represi otoritarianisme Orde Baru. Tragedi berdarah 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti, yang merenggut nyawa Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie, serta mencederai 681 korban menurut data KontraS. Peristiwa ini memicu amarah publik hingga akhirnya memaksa Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa.
Pada era reformasi, daya kritis kampus tetap konsisten mengawal kebijakan negara. Pada 27 Maret 2012 di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, ribuan mahasiswa turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar 44% dan pengalihan anggarannya ke infrastruktur. Puncaknya pada 30 Maret 2012, gabungan mahasiswa dan lebih dari seribu buruh mengepung kompleks parlemen hingga merobohkan tiang gerbang utama Gedung DPR RI, berbarengan dengan aksi massa KAMMU di kawasan Istana Negara.
Sensitivitas terhadap isu supremasi hukum mencuat kuat pada September 2019 saat aliansi lintas kampus, termasuk UI, ITB, Trisakti, hingga Paramadina. Mahasiswa menggelar gelombang aksi menolak pelemahan KPK dan pasal kontroversial dalam RUU KUHP. Demonstrasi berujung bentrok yang melukai 232 orang tersebut mendesak pemerintah dan parlemen tidak abai terhadap partisipasi publik. Setahun berselang, tepatnya Maret hingga Oktober 2020, Aliansi BEM SI bersama kelompok buruh menggelar demonstrasi masif menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law), menyoroti hilangnya jaminan hak tenaga kerja, ancaman degradasi lingkungan hidup, sentralisasi kekuasaan, serta menuntut penerbitan Perppu pembatalan.
Memasuki tahun 2025, eskalasi unjuk rasa kembali melonjak. Aksi gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" yang bermula dari polemik tunjangan rumah dinas anggota DPR kian membesar setelah tewasnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan akibat terlindas rantis Brimob. Situasi merembet pada gelombang perlawanan terhadap militerisme dan persoalan ekonomi. Pada 17 Februari 2025, Aliansi BEM SI menggelar aksi "Indonesia Gelap" di kawasan Patung Kuda dengan 13 tuntutan pokok, mulai dari pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan hingga reformasi total kepolisian.
Konsistensi pengawalan kekuasaan berlanjut pada Oktober 2026 bertepatan dengan momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi 28 Oktober 2026 di Bundaran HI dan kota-kota lain mengusung lima agenda pokok perbaikan lingkungan, tata kelola APBN, penurunan biaya pendidikan, penghentian politisasi hukum, serta penuntasan pelanggaran HAM. Sehari berselang, pada 29 Oktober 2026, gerakan disusul aksi mahasiswa Universitas Trisakti di depan Istana Negara yang membawa Tritura baru: pemulihan sektor publik nasional, pemberantasan inkompetensi dan rangkap jabatan, serta penegakan supremasi sipil. Selain mahasiswa Universitas Trisakti, mahasiswa dari kampus lain seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ) juga menggelar aksinya di kawasan Tugu Tani, Jakarta.
