Survei IndexPolitica merilis laporan terkait survei penilaian menteri dengan kinerja terbaik pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut IndexPolitica, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meraih skor kinerja tertinggi sebesar 91, mengungguli Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani (89) dan Menteri Keuangan periode 2025-2026 Purbaya Yudhi Sadewa (87).
Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga masuk dalam 5 besar menteri dengan kinerja terbaik.
Adapun survei yang dirilis pada September 2026 tersebut menilai kinerja menteri Kabinet Merah Putih berdasarkan Government Performance Assessment. Penilaian menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis, berdasarkan dokumen, laporan resmi pemerintah, dan statistik sektoral.
Di sisi lain, survei Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 mencatat 41,8% responden tidak puas dengan kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih, sedangkan 51,9% menilai kabinet perlu melakukan perombakan atau reshuffle.
Sebanyak 30,8% responden menilai bidang perekonomian perlu reshuffle dan 22% lainnya menyoroti bidang hukum, HAM, imigrasi & pemasyarakatan.
Survei tersebut juga mencatat bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, pangan, pemberdayaan manusia dan kebudayaan, politik dan keamanan, hingga pemberdayaan masyarakat sebagai bidang yang dinilai perlu dievaluasi.
Menurut Poltracking Indonesia, evaluasi diperlukan karena program prioritas pemerintah masih kerap mengalami kegagalan eksekusi di tingkat kementerian/lembaga.
Sementara, sejumlah program memicu sentimen negatif akibat komunikasi publik yang dinilai kurang memadai.
Lebih lanjut, Poltracking menilai menteri belum cukup hadir untuk menjernihkan polemik kebijakan sehingga komunikasi pemerintahan lebih banyak terkonsentrasi pada Presiden Prabowo.
Poltracking memberikan sejumlah langkah perbaikan, yakni dalam memilih pejabat pengganti, Presiden perlu mengutamakan kapasitas teknokratik, rekam jejak profesionalitas, dan penerimaan publik di atas kompromi politik.
Strategi komunikasi di tingkat menteri perlu dibenahi, terutama dalam menyampaikan informasi publik agar tidak cenderung defensif, tetapi mampu menghadirkan solusi.
Presiden Prabowo memerlukan Menteri Koordinator yang tegas dan responsif untuk menjadi penahan benturan dalam menghadapi isu krusial pemerintahan.
Kehadiran Menko yang mumpuni dapat menjaga kewibawaan institusi kepresidenan sehingga tidak seluruh persoalan komunikasi pemerintahan menjadi tanggung jawab Presiden secara langsung.
