Hubungan bilateral Indonesia dan Singapura memasuki fase menegangkan dalam beberapa pekan terakhir. Gesekan diplomatik kedua negara dipicu oleh sejumlah persoalan lintas sektor, mulai dari kabut asap karhutla, pasokan energi, hingga infrastruktur digital.
Berdasarkan pemantauan media tim riset DATASATU, indikator pertama bermula dari kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang melintasi perbatasan hingga mencemari kualitas udara Singapura. Paparan kabut asap dengan konsentrasi partikel PM2.5 tersebut tercatat sebagai yang tertinggi dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini menuai protes keras dari Singapura, yang berujung pada penyelidikan terhadap tujuh korporasi serta tawaran bantuan teknis ke Jakarta.
Indikator kedua menyangkut kebijakan energi nasional. Mulai 24 Oktober 2026, pemerintah Indonesia memangkas ekspor gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD, yang bersumber dari lapangan Natuna (15 BBTUD) dan Sumatra (16 BBTUD). Pengurangan pasokan ini berkaitan langsung dengan evaluasi ekspor demi mengutamakan kebutuhan domestik, khususnya untuk menyokong hilirisasi industri petrokimia nasional. Kebijakan ini hanya berdampak pada Singapura karena jaringan pipa gas terhubung langsung ke negara tersebut.
Indikator ketiga timbul sebagai imbas pembatasan gas pipa tersebut. Pemerintah Singapura secara terbuka mengumumkan rencana mengkaji opsi pemanfaatan energi nuklir. Langkah ini diambil untuk menjajaki alternatif sumber daya listrik yang lebih stabil dan ramah lingkungan demi memperkuat ketahanan energi jangka panjang mereka.
Indikator keempat merembet ke ranah digital. Mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng, mengunggah infografis di media sosial dengan takarir bernada provokatif, "Cut?", pada 25 Oktober 2026. Unggahan itu menyoroti klaim bahwa sekitar 90% lalu lintas internet Indonesia bergantung pada Singapura. Isu ini langsung ditanggapi tegas oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, yang mengingatkan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Singapura justru melintasi teritorial laut Indonesia, sehingga potensi pemutusan jaringan akan memicu dampak timbal balik bagi kedua negara.
Indikator kelima memperlihatkan langkah deeskalasi di tingkat diplomatik. Di tengah memuncaknya ketegangan, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyambangi Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir. Dari pertemuan bilateral tersebut, kedua negara sepakat membentuk gugus tugas gabungan guna mengusut korporasi yang terlibat karhutla serta menyiapkan saluran telepon khusus (hotline) untuk mencegah meluasnya friksi bilateral di masa mendatang.
