Dunia internasional tengah menyaksikan pergeseran tektonik dalam lanskap geopolitik Timur Tengah. Apa yang bermula pada 28 Februari 2026 sebagai serangan udara presisi oleh Amerika Serikat dan Israel ke jantung Teheran, kini telah bermutasi menjadi krisis sistemik yang mengancam stabilitas global. Serangan masif yang menurut data Britannica mencapai 900 gelombang dalam tempo 12 jam tersebut, bukan sekadar operasi militer biasa, melainkan sebuah upaya dekapitasi struktural terhadap rezim Iran.
Wafatnya Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di usia 86 tahun menandai berakhirnya sebuah era teokrasi yang stabil selama tiga dekade. Namun, dampak strategisnya jauh lebih dalam, termasuk lumpuhnya struktur komando tertinggi Iran. Gugurnya tokoh-tokoh kunci seperti Menhan Aziz Nasirzadeh dan Panglima IRGC Mohammad Pakpour menciptakan power vacuum di tengah kecamuk perang, memaksa Teheran merespons dengan cara-cara asimetris yang menyeret negara-negara Teluk ke dalam pusaran konflik.
Reaksi berantai dari eskalasi ini menunjukkan betapa rapuhnya interdependensi global. Di kawasan Teluk, hujan drone dan rudal balistik, meski mayoritas berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara UEA, Qatar, dan Bahrain, telah mengirimkan sinyal peringatan ke pasar energi dunia. Kawasan Asia, sebagai konsumen energi terbesar, kini berada dalam mode ‘siaga satu’. Berdasarkan data yang dihimpun dan hasil media monitoring Tim Riset DATASATU, pemerintah di India, Pakistan, hingga Bangladesh mulai mengimplementasikan serangkaian tindakan strategis, mulai dari efisiensi konsumsi energi nasional hingga pemangkasan biaya birokrasi demi menjaga stok LPG domestik.
Masih merujuk pada temuan Tim Riset DATASATU, negara-negara di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina juga menerapkan kebijakan penyesuaian pola kerja dan relaksasi pajak guna menekan penggunaan BBM. Sementara itu, di Asia Timur, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung melakukan intervensi pasar yang agresif guna memitigasi dampak gangguan di Selat Hormuz, jalur nadi utama pasokan minyak mereka. Di saat yang sama, China menunjukkan sikap realisme politiknya dengan menginstruksikan raksasa energi seperti Sinopec untuk menghentikan ekspor dan mengutamakan stok domestik demi stabilitas nasional.
Kritik ‘Pedas’ Clinton
Di tengah gemuruh mesin perang, Presiden AS ke-42, Bill Clinton, muncul dengan kritik tajam yang merefleksikan kerinduan akan era diplomasi liberal yang terstruktur. Melalui keterangannya di kanal YouTube Clarity Brief (9/4), Clinton menyerang apa yang ia sebut sebagai governance by spectacle atau sebuah pola kebijakan luar negeri yang lebih mengutamakan narasi media sosial dan ‘tontonan’ televisi ketimbang negosiasi di meja bundar. Clinton menjelaskan bahwa ia memahami betul rasanya berada di ‘kursi panas’ saat waktu terus berjalan dan jutaan nyawa bergantung pada keputusan satu orang pemimpin. Ia menggunakan contoh Korea Utara tahun 1994 dan krisis di Bosnia sebagai momen-momen di mana ia harus memilih antara menggunakan kekuatan Amerika secara bijak atau ceroboh. “Kala itu, saya harus benar-benar mempertimbangkan bagaimana penggunaan kekuatan AS yang tepat,” terang Clinton dalam pernyataannya.
Ia menekankan bahwa gravitasi atau beban dari momen-momen tersebut tidak pernah meninggalkan seorang presiden. Baginya, setiap keputusan militer harus mempertimbangkan masa depan negara yang akan diwariskan kepada anak-anak, bukan sekadar memenangkan siklus berita. Clinton menyesalkan penarikan diri AS secara sepihak dari JCPOA pada 2018. JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of Action) merupakan sebuah kesepakatan yang melibatkan koalisi besar negara P5+1 seperti Inggris, Prancis, Jerman, Rusia, China, dan Uni Eropa, yang ia anggap sebagai pemicu situasi krisis saat ini di mana Iran telah mencapai pengayaan uranium 60%. Clinton menilai langkah tersebut telah membuang hasil kerja keras koalisi internasional dan memicu ketidakpastian yang dihadapi dunia pada Februari hingga Maret 2026 ini.
Ia membandingkan situasi Iran saat ini dengan proses Perjanjian Dayton (1995) untuk Bosnia, di mana pemerintahannya menghabiskan waktu berbulan-bulan membangun arsitektur perjanjian melalui diplomasi jalur belakang oleh mendiang Richard Holbrooke, berkoordinasi dengan sekutu NATO, dan berkonsultasi dengan Kongres sebelum duduk di meja perundingan. Merunut data yang dihimpun Tim Riset DATASATU dari Organization for Security and Co-operation in Europe, garis besar dari perjanjian tersebut adalah terjaganya integritas wilayah Bosnia dan Herzegovina sebagai sebuah negara berdaulat di mata internasional. Namun, secara internal dibagi menjadi 2 entitas otonom: Federasi Bosnia dan Herzegovina serta Republika Srpska.
Kontras dengan itu, Clinton mengkritik gaya kepemimpinan Trump saat ini yang lebih mengandalkan ancaman di media sosial dan pengumuman batas waktu (deadline) seperti acara reality show, yang menurutnya justru mengekspos posisi negosiasi AS kepada lawan.
Selain itu, Clinton menyoroti erosi kedaulatan perairan melalui usulan kerja sama di Selat Hormuz yang memungkinkan Iran memungut biaya tol hingga USD 500 miliar, serta mengkritik aksi militer tanpa otorisasi Kongres sebagai pelanggaran Pasal Satu Konstitusi AS. Berdasarkan pengalamannya di Bosnia dan Camp David, Clinton menegaskan bahwa diplomasi haruslah serius, terstruktur, dan akuntabel, bukan sekadar insting satu orang dalam momen krisis.
Clinton menawarkan 3 skenario masa depan: sebuah gencatan senjata yang rapuh, status quo yang ambigu, atau kolaps total di mana Washington kehilangan daya tawar sepenuhnya. Kritikan ini menjadi peringatan keras bahwa ketika kebijakan luar negeri dijalankan sebagai ‘perjudian’ atau taruhan dengan nyawa prajurit dan stabilitas ekonomi global, maka dunia tidak lagi dipandu oleh hukum internasional, melainkan oleh ketidakpastian yang berbahaya.
