Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta dinilai mampu memberikan dampak positif dalam upaya penghematan energi nasional. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penerapan WFH dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) hingga 20%, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan beban subsidi BBM dari APBN.
Dari sisi efisiensi operasional, Ketua ASPEBINDO menyatakan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan justru mampu menekan biaya transportasi, penggunaan listrik kantor, serta biaya operasional lainnya, khususnya di sektor jasa, konsultasi, teknologi, keuangan, dan industri kreatif. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi meningkatkan produktivitas karyawan apabila didukung oleh sistem digital yang memadai.
Namun demikian, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan WFH juga memiliki risiko terhadap perekonomian. Penurunan mobilitas pekerja berpotensi menekan konsumsi rumah tangga serta pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sekitar kawasan perkantoran. Sektor transportasi seperti ojek online, sopir angkot, hingga juru parkir juga terdampak karena bergantung pada aktivitas harian masyarakat.
Di sisi lain, terjadi pergeseran beban biaya ke rumah tangga, seperti peningkatan pengeluaran listrik, paket data, dan konsumsi harian selama bekerja dari rumah. INDEF menilai bahwa penghematan subsidi BBM oleh pemerintah tidak sepenuhnya hilang, melainkan berpindah ke individu.
Oleh karena itu, kebijakan WFH perlu diterapkan secara selektif dan berbasis sektor maupun wilayah, disertai penutupan kantor secara penuh saat implementasi serta pemberian stimulus bagi UMKM dan perbaikan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang. INDEF juga menekankan bahwa kebijakan WFH satu hari per minggu masih bersifat jangka pendek dalam merespons tekanan fiskal akibat harga minyak, sehingga diperlukan analisis biaya-manfaat yang lebih komprehensif agar implementasinya optimal.
