Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan modus operandi penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajarannya. Pemaparan tersebut disampaikan Suyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR di Gedung Nusantara III, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kasus ini bermula dari laporan yang masuk ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Polri dan kini ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.
Dalam rapat yang dapat disaksikan di akun YouTube DPR RI tersebut, Suyudi menjelaskan bahwa aksi penyadapan yang berlangsung sepanjang tahun 2025 hingga 2026 ini dijalankan melalui lima tahapan terstruktur. Tahap pertama dimulai dari perintah penyadapan dan penentuan target yang diberikan Listyo Sigit secara lisan maupun melalui grup percakapan WhatsApp, tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi. Perintah itu mengalir melalui mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi, lalu diteruskan kepada Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Ahrie Sonta Nasution.
Tahapan kedua adalah proses memasukkan nomor telepon sasaran ke dalam sistem pelacakan bernama LIMS oleh tim pendukung teknis atau Technical Supporting Unit (TSU). Proses ini dilakukan begitu saja tanpa melalui pemeriksaan maupun penyaringan apakah nomor tersebut benar-benar terkait dengan perkara pidana. Pada tahap ketiga, operator menjalankan penyadapan melalui sistem PenLink's X (PLX), mendengarkan percakapan, mengekspor rekaman suara, lalu mengubahnya menjadi dokumen transkrip tertulis.
Tahap keempat merupakan pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang. Laporan harian dan hasil analisis dikirimkan oleh pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon), jabatan yang pernah diisi Eko Hadi dan kemudian Ahrie Sonta, kepada Slamet Uliandi selaku Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Laporan tersebut akhirnya bermuara kepada Listyo Sigit yang diduga berperan sebagai penerima sekaligus pengguna akhir hasil sadapan.
Praktik ini terbongkar pada tahap kelima, yakni saat upaya penghapusan jejak dilakukan pada Oktober 2026. Ahrie Sonta diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp koordinasi sekaligus memerintahkan tim TSU menghapus seluruh rekaman suara dan catatan data di sistem LIMS maupun PLX. Langkah penghapusan data secara mendadak inilah yang memicu kecurigaan personel di bagian pemantauan, hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Dari hasil penyidikan sementara, polisi telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta saat ini ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, sementara Slamet Uliandi berstatus tahanan rumah karena alasan kondisi kesehatan. Selain keempat tersangka tersebut, Kapolri juga mengungkap adanya sosok perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal berinisial TK yang diperintahkan Ahrie Sonta untuk melakukan pengawasan lapangan. Sosok TK kini tengah diperiksa secara etik di Divisi Propam Polri sekaligus didalami keterangannya oleh penyidik.
Tidak hanya menyasar Presiden Prabowo, penyadapan ilegal ini ternyata juga menargetkan lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, gubernur, kapolda, hingga internal Polri. Institusi penegak hukum lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan, serta anggota DPR, partai politik, tokoh politik, organisasi masyarakat, aktivis, dan mahasiswa juga masuk dalam daftar sasaran. Kapolri menegaskan bahwa nama-nama yang masuk dalam daftar target tersebut murni berstatus korban dan tidak terkait dengan keterlibatan tindak pidana apa pun.
Menindaklanjuti temuan ini, Komisi III DPR mendesak Polri untuk mengusut tuntas motif utama serta dugaan adanya unsur perbuatan makar di balik aksi penyadapan tersebut. Merespons desakan DPR, Kapolri memastikan pihaknya telah menerbitkan laporan polisi baru untuk mulai menyelidiki dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini.