Wacana pembatasan ekspansi ritel modern ke wilayah perdesaan memicu perbedaan sikap di jajaran kabinet dan legislatif, seiring rencana penguatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, secara tegas mendorong penghentian izin operasional minimarket baru untuk memberikan ruang bagi Kopdes dalam menyediakan kebutuhan warga desa. Hal tersebut ia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI (12/11). “Kalau perlu memang mulai hari ini pembangunan Alfamart, Indomaret distop. Sehingga memberi peluang kepada rakyat di desa untuk membuka seluas-luasnya peluang bisnis,” ujar Yandri, dilansir dari tayangan YouTube Komisi V DPR Channel (26/2). Senada dengan hal tersebut, Ketua Komisi V DPR, Lasarus, memberikan dukungan proteksi dengan menekankan pentingnya menutup ruang bagi pengusaha besar agar tidak mematikan usaha mikro dan toko kelontong milik masyarakat lokal.
Di sisi lain, respons lebih moderat muncul dari jajaran Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi yang lebih mengedepankan aspek regulasi dan kolaborasi. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menawarkan solusi kemitraan strategis antara Kopdes dengan ritel modern, sementara Dirjen PDN Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, bersikap normatif dengan merujuk pada aturan zonasi yang telah berlaku. Hingga kini, pemerintah masih berada dalam tahap koordinasi lintas kementerian, sebagaimana disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso, untuk merumuskan mekanisme terbaik guna menyeimbangkan perlindungan ekonomi desa dan iklim investasi.
