Pemerintah resmi meluncurkan delapan kebijakan efisiensi untuk memitigasi dampak ketegangan geopolitik global terhadap sektor energi nasional. Langkah strategis ini mencakup transformasi budaya kerja melalui penerapan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat, mulai 1 April 2026, serta pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Berdasarkan keterangan yang diberikan Menko Perenomian, Airlangga Hartarto (31/3), pemerintah juga melakukan penghematan signifikan pada perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri guna menekan konsumsi bahan bakar serta mengoptimalkan anggaran negara.
Program kemandirian energi diperkuat dengan pemberlakuan kebijakan B50 mulai Juli 2026 dan pembatasan distribusi BBM subsidi melalui MyPertamina maksimal 50 liter per kendaraan. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menghemat BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dengan nilai ekonomi mencapai Rp 48 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan penghematan kompensasi BBM pada APBN sebesar Rp6,2 triliun, sementara potensi penghematan belanja BBM di tingkat masyarakat diperkirakan menyentuh angka Rp59 triliun.
Guna menjaga stabilitas fiskal, pemerintah juga melakukan refocusing anggaran belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun untuk dialihkan ke sektor produktif serta penanganan bencana di Sumatra. Efisiensi juga menyasar program Makan Bergizi Gratis melalui penyediaan makanan segar selama lima hari yang berpotensi menghemat Rp20 triliun, dengan pengecualian bagi wilayah prioritas seperti daerah 3T dan zona stunting tinggi. Seluruh rangkaian kebijakan ini akan dievaluasi secara menyeluruh setelah dua bulan masa pelaksanaan.
