Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah melalui Keppres No. 4 Tahun 2026 untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan memangkas hambatan birokrasi. Dalam Investor Daily Round Table (28/4) di Hotel Mulia Jakarta, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah mengamankan komitmen investasi sebesar Rp1.300 triliun dari Jepang, Korea, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintah juga memperluas ekspansi pasar melalui penguatan kerja sama dengan blok BRICS serta penyelesaian draf IEU-CEPA yang ditargetkan mulai efektif pada awal tahun 2027.
Langkah strategis lainnya mencakup mitigasi krisis bahan baku plastik dengan menurunkan bea masuk bahan baku hilir hingga 0 persen selama enam bulan. Di sektor perizinan, pemerintah menerapkan sistem fiktif positif pada izin impor (Pertek), di mana izin otomatis disetujui jika melewati tenggat waktu yang ditentukan. Dalam menghadapi ketidakpastian global, disiapkan pula skenario percepatan konversi Biodiesel 50 (B50) yang berpotensi menghemat subsidi Rp48 triliun, serta kebijakan satu hari bekerja dari rumah atau Work From Home jika harga minyak dunia menembus angka 100 dolar per barel.
Di sektor teknologi dan keuangan, Indonesia memposisikan diri sebagai pusat data regional dengan keunggulan pasokan daya hingga 300 MW di kawasan Bekasi-Karawang, melampaui kapasitas Singapura. Pemerintah juga tengah menyiapkan KEK Financial Center dan Family Office sebagai alternatif pusat keuangan global di tengah gejolak Timur Tengah. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah tetap menyalurkan bantuan pangan serta mendanai program magang industri bagi lulusan baru guna memastikan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional.
