Suahasil Nazara resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9) lalu untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski memiliki pengalaman mengelola APBN dan pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal (BKF), ia tetap menghadapi sejumlah tantangan fiskal.
Ekonom Universitas Gadjah Mada Akbar Susamto memaparkan, Indonesia tengah menghadapi persoalan fiskal yang bersifat struktural. Karena itu, perhatian perlu diarahkan pada kebijakan fiskal yang ditempuh, termasuk mengembalikan kredibilitas asumsi makro dan mempertahankan ruang fiskal.
APBN Indonesia menghadapi tekanan dari pelemahan rupiah dan kenaikan harga minyak yang berdampak pada peningkatan subsidi, kompensasi energi, bunga utang valas dan defisit fiskal. Kondisi tersebut membuat ruang fiskal menjadi terbatas.
Selain itu, basis pajak yang sempit dan besarnya sektor informal membuat pertumbuhan PDB belum mampu menghasilkan tambahan penerimaan negara.
Menurut Akbar, penguatan penerimaan negara penting agar pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menjalankan program prioritas tanpa mengorbankan keberlanjutan keuangan negara.
Sementara, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) juga menilai Menkeu perlu memastikan kekuatan fiskal mampu mendorong aktivitas ekonomi baru di sektor riil. Ketua BPP Hipmi Ade Jona Prasetyo mengungkapkan, APBN yang sehat perlu menjaga kepercayaan sekaligus mendukung proyek, kelangsungan usaha, hingga penciptaan investasi dan lapangan kerja.
Setiap rupiah belanja APBN juga dinilai perlu memberikan efek berganda atau multiplier effect bagi perekonomian dengan melibatkan lebih banyak pengusaha, UMKM, industri nasional dan tenaga kerja lokal dalam aktivitas ekonomi.
Dengan demikian, kepercayaan terhadap ekonomi RI dapat terjaga serta mendorong dunia usaha untuk berekspansi, berinvestasi dan membuka lapangan kerja.
