Kesetaraan gender di Indonesia menunjukkan tren positif pada tahun 2025, ditandai dengan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) nasional menjadi 0,402 atau membaik 0,019 poin dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data BPS, DKI Jakarta kokoh memimpin sebagai provinsi dengan ketimpangan terendah dengan skor 0,144, disusul oleh D.I. Yogyakarta (0,153) dan Bali (0,178). Capaian ini mencerminkan keberhasilan daerah tersebut dalam mengintegrasikan kebijakan inklusif, meski secara nasional masih terdapat tantangan besar pada dimensi pasar tenaga kerja dengan tingkat partisipasi (TPAK) perempuan yang baru menyentuh 56,63% dibandingkan laki-laki yang mencapai 84,40%.
Beberapa wilayah mencatat akselerasi luar biasa dalam menekan ketimpangan selama setahun terakhir. Jawa Tengah menjadi daerah dengan perbaikan paling signifikan sebesar 0,083 poin, diikuti Kalimantan Utara (0,078 poin) dan Kepulauan Bangka Belitung (0,071 poin). Kemajuan ini juga didukung oleh perbaikan pada dimensi pemberdayaan, di mana persentase perempuan di legislatif kini berada di angka 22,28% dan penduduk perempuan berpendidikan minimal SMA mencapai 38,35%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga provinsi tersebut mampu bergerak lebih cepat dalam menciptakan peluang yang lebih setara di sektor pendidikan dan politik.
Namun, tantangan krusial masih membayangi sejumlah daerah yang mengalami pelebaran ketimpangan, seperti Bengkulu yang mencatat kenaikan sebesar 0,012 poin. Faktor penyebabnya beragam, termasuk isu pada dimensi kesehatan reproduksi di mana proporsi perempuan yang melahirkan anak lahir hidup pertama di usia kurang dari 20 tahun secara nasional masih di angka 0,235. Kondisi kompleks di wilayah seperti Papua Pegunungan yang menghadapi peningkatan indikator kematian ibu dan gap pendidikan menegaskan bahwa progres kesetaraan gender di Nusantara masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan merata.
