Krisis moneter 1998 yang berawal dari guncangan regional di Thailand merambat cepat ke Indonesia akibat rapuhnya sistem perbankan dan tingginya ketergantungan pada utang luar negeri. Kala itu, nilai tukar Rupiah anjlok hingga menembus angka Rp17.000 per Dolar AS.
Dalam dokumen Kementerian Keuangan yang ditulis pada tahun 2000, angka inflasi pada Februari 1998 mencapai level 12,76%. Hal tersebut dipandang sebagai tingkat yang sangat tinggi untuk Indonesia. Sebab, selama Orde Baru tingkat inflasi Indonesia selalu rendah dan berada di bawah angka 2 digit. Dampak destruktifnya merambah luas mulai dari runtuhnya sektor finansial, bangkrutnya ribuan perusahaan besar, hingga lonjakan harga kebutuhan pokok yang memicu gejolak sosial serta berakhir pada lengsernya pemerintahan Orde Baru pada Mei 1998.
Menanggapi situasi tersebut, pemerintah mengambil langkah mitigasi agresif melalui kombinasi kebijakan moneter ketat dan restrukturisasi sektor keuangan secara menyeluruh. Otoritas moneter melakukan stabilisasi nilai tukar dengan menaikkan suku bunga, membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada Januari 1998, serta menginisiasi Jakarta Initiative guna mempercepat penyelesaian utang swasta. Selain itu, pemerintah melakukan rekapitalisasi perbankan dan meningkatkan pasokan devisa melalui berbagai instrumen perlindungan nilai guna mengembalikan kepercayaan pasar yang sempat hilang akibat krisis likuiditas global.
Di sisi fundamental dan sosial, pemerintah merelokasi anggaran APBN untuk mempertahankan subsidi energi dan pangan melalui program jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak. Reformasi struktural juga dijalankan dengan menggandeng IMF, melakukan privatisasi BUMN, serta menghapus berbagai hak monopoli komoditas strategis demi menciptakan pasar yang lebih transparan. Upaya komprehensif ini tidak hanya berhasil menstabilkan makroekonomi dalam jangka panjang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya akuntabilitas dan kemandirian ekonomi dalam menghadapi gejolak finansial masa depan.
Pada Oktober 1998 di bawah pemerintahan B.J Habibie, Indonesia mengirimkan dokumen Letter of Intent (LoI) kepada IMF. Melansir dokumen resmi LoI di laman IMF, Indonesia memaparkan pembaruan strategi ekonomi dalam rangka mengatasi krisis moneter yang sedang terjadi. Ada beberapa poin dalam dokumen tersebut, seperti evaluasi kondisi makroekonomi, fokus kebijakan fiskal, reformasi sektor perbankan, hingga ketentuan ekspor-impor.
LoI menyebut, fokus utama pemerintah ada pada reformasi perbankan. Salah satu caranya adalah mempercepat rencana rekapitalisasi bagi bank-bank swasta yang dianggap layak. Pemerintah juga melakukan percepatan proses hukum dan administrasi bagi bank yang telah dibekukan atau diambil alih oleh BPPN. Kala itu, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan 4 bank pemerintah, yakni Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bapindo menjadi Bank Mandiri.
Fokus lainnya juga terletak pada kebijakan fiskal. Pada dokumen resmi LoI tersebut, pemerintah disebut berkomitmen untuk meningkatkan anggaran guna melindungi penduduk miskin dari dampak krisis, termasuk subsidi pangan dan bantuan kesehatan/pendidikan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia mengungkapkan kondisi positif, sebab nilai tukar Rupiah sudah menguat (kurang dari Rp 9.000 per USD). Artinya, sinyal positif berupa kepercayaan pasar mulai muncul.
Meskipun nilai tukar Rupiah melemah hingga menyentuh Rp 17.601,57 per Dolar AS (berdasarkan data Bank Indonesia pada 15 Mei 2026 pukul 15:30 WIB), situasi ekonomi saat ini jauh berbeda dari krisis 1998. Kontras dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1998 yang anjlok ke -13,1%, kuartal I-2026 justru mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,61%. Angka ini bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan tahun 2025 yang berada di level 5,11%, membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kokoh menghadapi tekanan global.
