Manuver 120 anggota parlemen dari delapan fraksi yang secara resmi menyerahkan dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Pimpinan DPR RI tengah menjadi sorotan publik. Dinamika konstitusional di Senayan tersebut bergulir menyusul polemik keabsahan dokumen ijazah serta syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kemudian beriringan dengan munculnya opsi penyerahan surat pengunduran diri sebelum usulan tersebut diagendakan dalam Rapat Paripurna pada 12 November 2026.
Secara konstitusional, Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen pengawasan tertinggi yang dimiliki DPR RI untuk merumuskan sikap resmi lembaga legislatif terhadap isu ketatanegaraan yang krusial. Landasan hukum hak ini bertumpu pada Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 mengenai fungsi pengawasan parlemen, yang dijabarkan secara teknis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya pada Pasal 79 ayat (1) huruf c, Pasal 79 ayat (4), serta Pasal 210 hingga Pasal 215 yang mengatur tata cara pelaksanaannya.
Penggunaan HMP secara normatif mencakup tiga ruang lingkup utama. Instrumen ini dapat digulirkan untuk merespons kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam maupun luar negeri, menindaklanjuti hasil pelaksanaan Hak Interpelasi atau Hak Angket, serta menyikapi dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden—mulai dari pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika kepala negara atau wakilnya dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Alur pengajuan hingga pengesahan HMP dirancang berlapis melalui syarat kuorum yang sangat ketat. Usulan wajib diajukan oleh minimal 25 anggota DPR disertai berkas materi dan bukti sah yang mendasari alasan pengajuan. Dokumen tersebut selanjutnya harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit dua pertiga dari total anggota dewan, dengan ambang batas persetujuan minimal dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir. Apabila disetujui, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) lintas fraksi yang bertugas melakukan pendalaman selama maksimal 60 hari.
Laporan akhir Pansus tersebut kemudian dibawa kembali ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi keputusan resmi HMP sebelum diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Sesuai ketentuan Pasal 7A UUD 1945, MK bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus secara hukum pendapat DPR tersebut. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat DPR terbukti secara hukum, parlemen akan kembali menggelar Rapat Paripurna guna meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diambil keputusan politik final.
Dalam catatan sejarah ketatanegaraan Indonesia, instrumen pengawasan parlemen yang berujung pada dinamika pemakzulan tercatat pernah terjadi dalam dua momentum besar. Pada Juli 2001, penggunaan hak pengawasan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dipicu oleh polemik dana nonbujeter Bulog dan bantuan Sultan Brunei; menggunakan kerangka konstitusi sebelum amandemen melalui penerbitan Memorandum I dan II DPR, proses tersebut bermuara pada Sidang Istimewa MPR dan pemberhentian Presiden. Sementara itu, pada Maret 2010, penggalangan HMP sempat mencuat pascapenyelidikan Pansus Hak Angket terkait skandal dana talangan Bank Century senilai Rp6,76 triliun yang membidik Wakil Presiden Boediono, namun usulan tersebut kandas di tengah jalan dan tidak pernah mencapai tahap pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR.