Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo per Senin (27/7) turut memengaruhi kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia. Untuk mengantisipasi risiko krisis kepercayaan di pasar keuangan, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemerintah perlu menjamin independensi BI.
Menurutnya, pemerintah dan BI juga perlu menyampaikan secara terbuka alasan pengunduran diri Perry Warjiyo untuk memastikan tidak terdapat tekanan politik terhadap independensi bank sentral. Di sisi lain, DPR diharapkan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dengan menitikberatkan pada efektivitas kebijakan tanpa memberikan tekanan kepada BI.
Sementara itu, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menyebut pengunduran diri Gubernur BI berpotensi meningkatkan ketidakpastian dalam jangka pendek. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BI perlu memastikan kerangka kebijakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada Juli tetap menjadi acuan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi. Setiap keputusan moneter juga perlu diarahkan untuk mempertahankan stabilitas kedua indikator tersebut.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha (APINDO), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa volatilitas pasar dapat ditekan dan kepercayaan investor dipertahankan apabila proses transisi disertai komunikasi kebijakan yang jelas, kredibel, dan dapat diprediksi.
Karena itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menilai proses seleksi gubernur BI berikutnya harus memiliki kredibilitas dan memberikan sinyal yang jelas bahwa penunjukan pengganti Perry Warjiyo tidak ditujukan untuk mengarahkan BI memangkas suku bunga maupun membiayai kebijakan fiskal pemerintah.
Lebih lanjut, proses pemilihan Gubernur BI baru perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, berbasis kompetensi, serta mengutamakan komitmen terhadap independensi moneter. Pergantian pimpinan juga diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pelaku pasar sekaligus menjaga arah kebijakan yang independen dan visioner.
