Infrastruktur Paling Mendesak Dipulihkan Usai Bencana Sumatera

Kamis, 8 Januari 2026 | 08:14 WIB

Y
Penulis: Yelinka Maresa Sianturi | Editor: MA
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.

Prioritas Penanganan Pemulihan Pasca bencana Sumatera, 2025 (%)

Infrastruktur dasar dinilai sebagai sektor yang paling membutuhkan penanganan segera dalam pemulihan pascabencana di Sumatera. Berdasarkan survei Litbang Kompas terhadap 510 responden dari 76 kota di Indonesia, sebanyak 37,4% responden menyebut perbaikan infrastruktur sebagai prioritas utama, melampaui sektor pemulihan ekonomi maupun layanan sosial.

Urgensi tersebut tak lepas dari dampak banjir yang merusak fasilitas vital di berbagai wilayah terdampak bencana Sumatera. Di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan tercatat mengalami kerusakan signifikan, yakni 74 fasilitas umum, 19 rumah ibadah, serta 54 fasilitas pendidikan yang terdampak, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat secara luas.

Kerusakan lebih luas juga terjadi di Aceh, terutama di Aceh Utara. Wilayah ini mencatat 123 fasilitas umum terdampak, disertai 48 rumah ibadah, 99 gedung atau kantor, serta 75 fasilitas pendidikan. Kondisi tersebut menambah tekanan terhadap layanan publik dan aktivitas pemerintahan setempat.

Sementara itu, Sumatera Barat menghadapi dampak yang tidak kalah berat. Di Padang Pariaman, kerusakan mencakup lebih dari 339 fasilitas umum, 118 rumah ibadah, 197 fasilitas pendidikan, serta hampir 4.000 rumah warga. Besarnya skala kerusakan ini memperkuat persepsi publik bahwa pemulihan infrastruktur dasar menjadi fondasi utama pemulihan pascabencana.

Data Terkait

hpht-sumatera-terbesar-kedua-pemerintah-cabut-izin-perusahaan
Lingkungan

HPHT Sumatera Terbesar Kedua, Pemerintah Cabut Izin Perusahaan

Sumatera menjadi pulau dengan izin HPHT terbesar kedua di Indonesia pada 2025. Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan hingga tambang yang melanggar aturan.

23 Jan 2026

sumatera-punya-15-hph-izin-perusahaan-dicabut-usai-bencana
Lingkungan

Sumatera Punya 15 HPH, Izin Perusahaan Dicabut Usai Bencana

Pemerintah mencabut izin 28 perusahaan kehutanan di Sumatera dan wilayah lain. Adapun HPH di Sumatera mencapai 15 HPH di 2025.

23 Jan 2026

progres-pemulihan-pascabencana-di-aceh-sumut-dan-sumbar-awal-2026
Lingkungan

Progres Pemulihan Pascabencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Awal 2026

Pemerintah terus mengakselerasi upaya pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera melalui penyediaan hunian & penyaluran bantuan logistik.

20 Jan 2026

korban-meninggal-di-bencana-sumatera-capai-1198-orang
Lingkungan

Korban Meninggal di Bencana Sumatera Capai 1.198 Orang

BNPB mencatat total korban meninggal akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera mencapai 1.198 orang, dengan Aceh sebagai provinsi terdampak terparah.

19 Jan 2026

144-korban-bencana-masih-belum-ditemukan-sumatera-barat-terbanyak
Lingkungan

144 Korban Bencana Masih Belum Ditemukan, Sumatera Barat Terbanyak

BNPB mencatat 144 orang masih hilang akibat bencana di Sumatera hingga 16 Januari 2025. Sumatera Barat catat jumlah korban hilang terbanyak.

19 Jan 2026

166-ribu-warga-bertahan-di-pengungsian-bencana-sumatera-aceh-terbanyak
Lingkungan

166 Ribu Warga Bertahan di Pengungsian Bencana Sumatera, Aceh Terbanyak

Sebanyak 166 ribu warga masih mengungsi akibat bencana di Sumatera. Aceh menjadi wilayah dengan pengungsi terbanyak, jauh melampaui Sumut dan Sumbar.

19 Jan 2026