Infrastruktur rusak dinilai sebagai kendala terbesar dalam penanganan bencana di Sumatera. Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 2025 terhadap 510 responden dari 76 kota di Indonesia, sebanyak 37,4% responden menilai kerusakan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam proses tanggap darurat dan distribusi bantuan.
Kondisi tersebut tercermin dari rusaknya jalan, jembatan, serta fasilitas publik yang berperan sebagai penghubung antar wilayah terdampak. Di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan mencatat kerusakan pada 74 fasilitas umum, 19 rumah ibadah, serta 54 fasilitas pendidikan. Kerusakan ini membatasi mobilitas warga sekaligus memperlambat penyaluran bantuan.
Skala dampak yang lebih luas juga terjadi di Aceh, khususnya Aceh Utara. Wilayah ini mencatat 123 fasilitas umum terdampak, disertai 48 rumah ibadah, 99 gedung atau kantor, serta 75 fasilitas pendidikan. Sementara itu, Sumatera Barat menghadapi kerusakan signifikan di Padang Pariaman, mencapai lebih dari 339 fasilitas umum, 118 rumah ibadah, 197 fasilitas pendidikan, serta hampir 4.000 rumah warga.
Selain infrastruktur, faktor cuaca ekstrem juga menjadi hambatan penting. Sebanyak 11,9% responden menilai kondisi cuaca mengganggu proses evakuasi dan penanganan lanjutan. Kendala lain yang turut disoroti meliputi kekurangan logistik sebesar 10%, lambannya penanganan sebesar 9,6%, serta kurangnya koordinasi antarlembaga sebesar 9,2%, yang memperberat upaya pemulihan bencana di wilayah Sumatera.
