Publik menilai pemerintah pusat maupun daerah sudah cukup cepat dalam menangani bencana alam di Sumatera. Menurut survei Litbang Kompas, sebanyak 40,1% responden menilai respons pemerintah pusat dan daerah sudah cepat, sementara 11,5% lainnya bahkan menyebut sangat cepat.
Namun, di sisi lain, 37% responden menganggap penanganan berjalan lambat dan 10,3% menilai sangat lambat, mencerminkan masih adanya ketimpangan di lapangan. Survei tersebut melibatkan 510 responden dari 76 kota di seluruh Indonesia. Data ini menggambarkan bahwa meskipun mayoritas relatif mengapresiasi respons pemerintah, hampir separuh publik masih menyimpan keraguan terhadap efektivitas dan kecepatan penanganan bencana, terutama di wilayah terdampak berat.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyatakan hampir separuh kabupaten/kota terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera telah beralih dari fase tanggap darurat ke tahap transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di Aceh, tujuh daerah sudah memasuki fase transisi, sementara 11 lainnya masih memperpanjang masa tanggap darurat. Di Sumatera Utara, delapan daerah telah masuk fase transisi dan delapan lainnya masih tanggap darurat. Sementara di Sumatera Barat, 10 kabupaten/kota sudah transisi dan tiga masih tanggap darurat.
Meski demikian, tantangan di lapangan masih nyata. Pratikno mengakui pemulihan listrik dan jaringan telekomunikasi belum sepenuhnya tuntas. Pemerintah menambah 280 unit Starlink di daerah yang belum pulih serta membangun 1.050 unit hunian sementara di tiga provinsi terdampak.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Walhi Aceh Ahmad Shalihin mengkritik lambannya distribusi bantuan di wilayah yang masih terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan. Pemerintah menegaskan komitmen percepatan penanganan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, yang juga dikawal langsung Presiden Prabowo melalui kunjungan dan koordinasi lintas lembaga.
