Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan persepsi publik yang beragam terhadap komitmen pemerintah pusat dalam menjadikan penanganan bencana di Sumatera sebagai agenda prioritas nasional. Dari total responden, 30,6% menilai komitmen pemerintah tergolong kuat, sementara 25,8% lainnya bahkan menyebut sangat kuat.
Di sisi lain, sebanyak 41,6 persen responden memandang komitmen pemerintah dalam menangani bencana Sumatera sebagai agenda prioritas nasional masih belum kuat. Sebanyak 30,0% responden menilai komitmen tersebut lemah, ditambah 11,6% yang menilai sangat lemah. Adapun 2,0% responden menyatakan tidak mengetahui atau belum memiliki penilaian.
Survei ini dilakukan terhadap 510 responden yang tersebar di 76 kota di seluruh Indonesia. Temuan ini menggambarkan bahwa meski mayoritas publik mengakui adanya komitmen pemerintah pusat, masih terdapat keraguan signifikan terkait efektivitas dan konsistensi kebijakan penanganan bencana di Sumatera.
Pemerintah pusat sendiri menegaskan bahwa bencana di Sumatera merupakan prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan penanganan bencana didukung penuh oleh pendanaan dan logistik nasional melalui dana siap pakai (DSP), serta diperkuat payung hukum yang memungkinkan kepala daerah menghibahkan APBD langsung ke wilayah terdampak. Pemerintah juga menekankan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan Presiden tercatat telah tiga kali mengunjungi daerah terdampak dan memimpin koordinasi lintas kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga BUMN.
