Pemerintah memperketat tata kelola fiskal melalui penegasan regulasi atas barang konsumsi dan transaksi digital. Dua sorotan utama yang tengah menjadi perhatian publik adalah kepastian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembalut serta pemberlakuan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri per 9 November 2026.
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pengenaan PPN pada pembalut bukan bentuk pajak diskriminatif terhadap perempuan, melainkan bagian dari sistem perpajakan konsumsi umum. Seluruh produk sanitasi menstruasi pada prinsipnya berstatus Barang Kena Pajak (BKP) nonmewah dan belum masuk ke dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan regulasi yang berlaku.
Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, pembalut dikenai tarif PPN 12% menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual. Melalui formulasi teknis tersebut, beban pajak efektif yang ditanggung oleh konsumen tetap berada di level 11% dari harga jual produk di pasaran.
Bersamaan dengan itu, pemerintah bersiap mengimplementasikan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. Skema ini ditegaskan bukan sebagai jenis pajak baru, melainkan instrumen penegakan kepatuhan untuk memungut PPN atas transaksi barang maupun jasa digital lintas negara yang selama ini belum terjaring optimal.
Guna mencegah pemungutan ganda, transaksi yang pajaknya telah ditarik langsung oleh entitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mitra DJP tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Kebijakan ini juga secara tegas mengecualikan lalu lintas dana non-objek pajak, seperti transfer uang personal, kiriman keluarga, maupun remitansi tenaga kerja.
Dalam eksekusinya, otoritas fiskal menunjuk lembaga perbankan pelat merah, bank swasta, serta penyelenggara dompet digital dan lokapasar, sebagai agen pemungut. Langkah strategis yang didukung pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) ini diarahkan untuk mendongkrak rasio penerimaan negara (tax ratio) yang saat ini masih tertahan di kisaran 12% terhadap PDB nasional.