Aturan PPN Pembalut dan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri 2026

Selasa, 3 November 2026 | 17:14 WIB

V
Penulis: Vebriansyah Pratama Putra | Editor: AW
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Aturan PPN Pembalut dan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri 2026
Pajak-Pajak Baru Dari Pemerintah

Pemerintah memperketat tata kelola fiskal melalui penegasan regulasi atas barang konsumsi dan transaksi digital. Dua sorotan utama yang tengah menjadi perhatian publik adalah kepastian perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk pembalut serta pemberlakuan sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri per 9 November 2026.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pengenaan PPN pada pembalut bukan bentuk pajak diskriminatif terhadap perempuan, melainkan bagian dari sistem perpajakan konsumsi umum. Seluruh produk sanitasi menstruasi pada prinsipnya berstatus Barang Kena Pajak (BKP) nonmewah dan belum masuk ke dalam daftar komoditas yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN berdasarkan regulasi yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, pembalut dikenai tarif PPN 12% menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Nilai Lain sebesar 11/12 dari harga jual. Melalui formulasi teknis tersebut, beban pajak efektif yang ditanggung oleh konsumen tetap berada di level 11% dari harga jual produk di pasaran.

Bersamaan dengan itu, pemerintah bersiap mengimplementasikan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) mulai 9 November 2026. Skema ini ditegaskan bukan sebagai jenis pajak baru, melainkan instrumen penegakan kepatuhan untuk memungut PPN atas transaksi barang maupun jasa digital lintas negara yang selama ini belum terjaring optimal.

Guna mencegah pemungutan ganda, transaksi yang pajaknya telah ditarik langsung oleh entitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mitra DJP tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Kebijakan ini juga secara tegas mengecualikan lalu lintas dana non-objek pajak, seperti transfer uang personal, kiriman keluarga, maupun remitansi tenaga kerja.

Dalam eksekusinya, otoritas fiskal menunjuk lembaga perbankan pelat merah, bank swasta, serta penyelenggara dompet digital dan lokapasar, sebagai agen pemungut. Langkah strategis yang didukung pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) ini diarahkan untuk mendongkrak rasio penerimaan negara (tax ratio) yang saat ini masih tertahan di kisaran 12% terhadap PDB nasional.

Pajak-Pajak Baru Dari Pemerintah - (DJP dan Media Monitoring DATASATU/DATASATU)
Pajak-Pajak Baru Dari Pemerintah - (DJP dan Media Monitoring DATASATU/DATASATU)

Data Terkait

dua-tahun-berjalan-mbg-dinilai-belum-optimal-rangkul-umkm
Ekonomi

Dua Tahun Berjalan, MBG Dinilai Belum Optimal Rangkul UMKM

Kajian INDEF menilai MBG belum berdampak signifikan bagi UMKM. Mayoritas usaha stagnan, sementara keterlibatan dalam kemitraan program masih terbatas.

26 Okt 2026

untung-rugi-berbagai-sektor-akibat-kebijakan-pemerintah
Ekonomi

Untung-Rugi Berbagai Sektor Akibat Kebijakan Pemerintah

Sejumlah kebijakan berhasil menciptakan ruang pertumbuhan bagi pelaku usaha tertentu melalui insentif fiskal dan penurunan biaya produksi. Di sisi lain, terdapat pula kebijakan yang memunculkan tantangan baru bagi sejumlah sektor akibat perubahan regulasi maupun penyesuaian belanja pemerintah.

16 Jul 2026

tren-peminat-snbp-2026-dan-urgensi-wacana-penutupan-prodi
Pendidikan

Tren Peminat SNBP 2026 dan Urgensi Wacana Penutupan Prodi

Pemerintah melontarkan wacana penutupan prodi di universitas yang tidak relevan. Di sisi lain, data peminat prodi di SNPMB 2026 berkata lain.

3 Mei 2026