Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas rencana penyesuaian tarif pada 18 rute layanan Transjabodetabek. Langkah strategis ini diambil karena beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah daerah dinilai sudah terlalu besar untuk menopang mobilitas komuter. Saat ini, keputusan final mengenai besaran tarif baru dan waktu pemberlakukannya masih dalam proses pembahasan internal, namun target keputusan dijadwalkan akan keluar pada Juni 2026.
Berdasarkan data pemantauan media tim riset DATASATU, Pemprov Jakarta mengalokasikan total anggaran subsidi hingga Rp401 miliar untuk 18 rute layanan Transjabodetabek tersebut. Tingginya angka penyerapan dana dipicu oleh selisih yang sangat besar antara tarif flat saat ini sebesar Rp3.500 per penumpang dengan biaya asli perjalanan yang mencapai Rp12.000 hingga Rp15.000. Akibat selisih keekonomian tersebut, pemerintah harus menanggung nilai subsidi berkisar antara Rp11.500 hingga Rp12.258 untuk setiap perjalanan penumpang.
Meski penyesuaian harga tidak terhindarkan, pemerintah memastikan kebijakan ini tetap mengedepankan prinsip Public Service Obligation (PSO). Pemprov DKI Jakarta berjanji akan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat luas secara matang. Skema tarif baru yang sedang digodok dipastikan bakal tetap memperhatikan aspek keterjangkauan agar tidak memberatkan kantong para pengguna setia Transjabodetabek di wilayah penyangga.
"Pemprov DKI Jakarta tetap berpegangan pada prinsip bahwa Transjakarta (termasuk Transjabodetabek) ada unsur public service obligation (PSO) yang tentu salah satunya mengedepankan pertimbangan kemampuan ekonomi masyarakat," ujar Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, sebagaimana dilansir dari Berita Satu (11/6).
Berdasarkan pemantauan media dan analisis data tim riset DATASATU, simulasi tarif baru untuk layanan Transjabodetabek reguler diperkirakan melonjak dari Rp3.500 menjadi kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan. Angka simulasi ini mencakup rute B41, B11, B51 di Klaster Bekasi, D41, D21, D11 di Klaster Depok, P11 di Klaster Bogor (Bogor-Blok M), serta Klaster Banten yang mencakup 9 rute aktif termasuk T31 (PIK 2-Blok M) dan S11 (BSD-Jelambar).
Jika dicermati, angka simulasi Rp10.000 hingga Rp15.000 ini mencerminkan upaya Pemprov DKI untuk mengembalikan tarif ke angka biaya asli perjalanan. Melalui skema simulasi berbasis klaster wilayah penyangga ini, pemerintah tampaknya ingin memangkas beban subsidi Rp401 miliar secara signifikan, atau bahkan menghapusnya sama sekali pada rute-rute gemuk, guna menggeser beban keekonomian secara bertahap kepada pengguna.
Di sisi lain, simulasi ini menunjukkan tren unik di mana layanan premium Transjakarta, yaitu Royaltrans, dipastikan tidak mengalami perubahan harga. Rute Royaltrans seperti B13 (Summarecon Bekasi-Kuningan), D32 dan D31 di wilayah Depok, serta S31, S12, dan S14 di wilayah Tangerang Barat akan tetap mempertahankan tarif flat mereka saat ini sebesar Rp20.000 per penumpang.
Secara analitis, tiadanya beban penyesuaian baru pada Royaltrans melahirkan anomali menarik: gap harga antara bus reguler/klaster dan layanan premium kian menipis, dari yang semula selisih Rp16.500 kini hanya terpaut Rp5.000 saja. Simulasi ini mengindikasikan adanya potensi pergeseran pasar. Komuter klaster yang tarifnya naik ke batas atas Rp15.000 diprediksi akan memilih bermigrasi ke Royaltrans yang hanya selisih sedikit namun menawarkan kenyamanan jauh lebih tinggi.
Kebijakan ini diprediksi akan mengubah peta preferensi kaum komuter secara makro, mengingat moda transportasi massal berbasis rel lainnya dipastikan tetap mempertahankan tarif normal. LRT Jabodebek untuk lintas Stasiun Jatimulya atau Harjamukti menuju Stasiun Dukuh Atas tetap memberlakukan tarif Rp10.000 hingga Rp23.900 tergantung jam keberangkatan. Sementara itu, KRL Commuter Line mempertahankan keunggulan ekonomisnya dengan tarif maksimal Rp4.000 untuk rute menuju Stasiun Jakarta Kota dari berbagai wilayah penyangga.
Melihat simulasi angka baru yang mencoba rasional tersebut, penyesuaian tarif Transjabodetabek dianggap sebagai hal yang wajar oleh para pakar. Pengamat transportasi, Deddy Herlambang, menilai tarif Transjabodetabek saat ini memang sudah terlalu murah. “Memang tarif Transjabodetabek ini terlalu murah apabila tarif flat Rp 3.500 sampai ke mana pun. Tarif yang fit memang harus kompetitif dengan tarif KRL," ujar Deddy, dilansir dari Berita Satu (11/6). Maka dari itu, ia menilai penyesuaian tarif dilakukan agar sesuai dengan kondisi pasar saat ini. Baginya, langkah ini tidak menjadi masalah asalkan tetap menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan layanan transportasi umum tersebut.
