Jumlah timbulan sampah nasional pada 2025 tercatat mencapai 23,84 juta ton per tahun. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup, volume sampah yang berhasil ditangani baru sekitar 9,69 juta ton/tahun atau setara 32,3% dari total timbulan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 67,7% atau 20,30 juta ton sampah/tahun yang belum tertangani secara memadai.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai capaian tersebut masih tertinggal jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 yang ditetapkan sebesar 52%. Tantangan ke depan juga semakin besar, mengingat target pengelolaan sampah nasional pada 2026 dinaikkan menjadi 63,41%. Menurutnya, sasaran tersebut sulit diraih tanpa dukungan kebijakan yang kuat, alokasi anggaran yang memadai, serta pengawasan yang konsisten dari DPR.
Lebih lanjut, Hanif mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di Indonesia hingga kini masih didominasi pendekatan hilir yang kurang ramah lingkungan. Praktik pembuangan terbuka atau open dumping masih banyak dijumpai, meskipun metode ini telah dilarang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Undang-undang tersebut mengamanatkan penutupan sistem pembuangan terbuka paling lambat tiga tahun sejak aturan diberlakukan. Pengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang tidak mematuhi ketentuan ini bahkan terancam sanksi pidana.
Data SIPSN menunjukkan, sebesar 13,38 juta ton/tahun sampah sudah berada di TPA. Namun sebanyak 67,6% dari total timbulan sampah masih berada di pembuangan terbuka. Sementara baru 32,4% sampah sudah dikelola di TPA dengan metode sampah terkontrol maupun sampah sanitasi.
Kondisi tersebut menegaskan perlunya percepatan perubahan paradigma pengelolaan sampah menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pengurangan dari sumbernya.
