Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan pada awal 2026, dipengaruhi kombinasi faktor domestik dan global. Salah satu pemicunya adalah spekulasi pasar terkait proses pencalonan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Isu mengenai independensi bank sentral mencuat seiring munculnya nama Thomas Djiwandono, yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Prabowo Subianto.
Deputi Gubernur BI Purbaya Yudhi Sadewa menilai kekhawatiran tersebut lebih bersifat spekulatif. Ia menegaskan, independensi Bank Indonesia tetap terjaga dan pelemahan rupiah bukan cerminan dari fundamental ekonomi.
Senada, Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut persepsi pasar terhadap kondisi fiskal dan dinamika pencalonan pejabat BI turut memengaruhi sentimen, meski prosesnya berjalan sesuai aturan dan tata kelola yang berlaku.
Dari sisi domestik lainnya, meningkatnya kebutuhan valuta asing korporasi ikut menambah tekanan. Permintaan dolar dari sejumlah BUMN besar seperti Pertamina dan PLN membuat pasokan valas di pasar menjadi lebih ketat, sehingga mendorong pelemahan rupiah dalam jangka pendek.
Tekanan juga datang dari luar negeri. Kebijakan tarif Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump, imbal hasil obligasi AS yang tinggi, serta peluang penurunan suku bunga The Fed yang semakin kecil membuat dolar AS kian diminati. Kondisi ini memicu arus keluar modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dengan catatan net outflow mencapai US$1,6 miliar hingga 19 Januari 2026.
