Sekolah rakyat digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengacu pada Desil 1 dan 2 DTSEN. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal dan mendapat penguatan pendidikan karakter, seperti nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum.
Menurut Kementerian Sosial, sejumlah 100 titik lokasi sekolah rakyat tahap pertama di berbagai daerah siap beroperasi secara penuh pada pertengahan Agustus 2025. Adapun 63 diantaranya telah mulai beroperasi pada Juli 2025, sementara 37 lainnya akan menyusul pada awal dan pertengahan Agustus 2025. Data tersebut mencatat, sebaran lokasi sekolah rakyat masih terpusat di Pulau Jawa, yakni mencapai 48 titik lokasi. Kemudian, pulau dengan sebaran lokasi sekolah rakyat terbanyak di antaranya adalah Sumatera (22 titik lokasi) dan Sulawesi (15 titik lokasi). Sedangkan menurut provinsinya, Provinsi Jawa Timur memiliki sebaran lokasi sekolah rakyat terbanyak di Indonesia, yakni mencapai 19 titik lokasi, disusul oleh Jawa Barat yang mencapai 13 titik lokasi.
Meski demikian, Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 126/HUK/2025 tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat mencatat, terdapat sejumlah wilayah yang hanya memiliki 1 lokasi sekolah rakyat, di antaranya adalah Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara dan Bali.
