Dalam dua tahun terakhir, krisis integritas di kalangan pejabat publik semakin memprihatinkan menyusul banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Mayoritas penyalahgunaan wewenang ini mencakup gratifikasi proyek infrastruktur, suap jual beli jabatan, pemotongan dana APBD, hingga penyimpangan pengadaan jasa. Kasus terbaru yang mencuat adalah penangkapan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang diduga terlibat praktik pemerasan di lingkungan pemerintahannya.
Berikut daftar lengkap kepala daerah yang terjaring OTT KPK, dalam 2 tahun terakhir:
No | Nama Kepala Daerah | Jabatan | Daerah/Provinsi | Periode OTT | Jenis Kasus |
| 1 | Erik Adtrada Ritonga | Bupati | Labuhan Batu, Sumatera Utara | 11 Januari 2024 | Melakukan intervensi dan ikut secara aktif di berbagai proyek pengadaan yang ada SKPD di Pemkab Labuhanbatu, EAR melalui orang kepercayaannya RSR diduga menerima fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan dalam proyek di Labuhanbatu sebesar Rp1,75 Miliar, |
| 2 | Sahbirin Noor | Gubernur | Kalimantan Selatan | 10 Oktober 2024 | KPK menetapkan Sahbirin Noor diduga melakukan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama dengan 6 tersangka lainnya, |
| 3 | Rohidin Mersyah | Gubernur | Bengkulu | 23 November 2024 | Korupsi meminta uang kepada para ASN dan pengusaha di Bengkulu untuk dukungan pencalonan Gubernur 2024 |
| 4 | Risnandar Mahiwa | Penjabat Wali Kota | Pekanbaru | 2 Desember 2024 | Pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun 2024, pemotongan anggaran Ganti Uang (GU), dan Tambahan Uang (TU), serta pungutan liar terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkot Pekanbaru sebesar Rp 8,9 miliar |
| 5 | Abdul Azis | Bupati | Kolaka, Sulawesi Tenggara | 7 Agustus 2025 | Suap proyek pembangunan Rumah Sakit tipe C, ia meminta commitment fee sebesar 8-9% dari rekanan proyek, |
| 6 | Abdul Wahid | Gubernur | Riau | 5 November 2025 | Pemerasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan (PURP PKPP), Ia meminta imbalan sebesar Rp 177,4 miliar dan fee sebesar 5% dari para kepala UPT wilayah jalan dan jembatan |
| 7 | Sugiri Sancoko | Bupati | Ponorogo | 7 November 2025 | Penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, suap proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, jual beli jabatan, dan promosi jabatan |
| 8 | Ardito Wijaya | Bupati | Lampung Tengah | 11 Desember 2025 | KPK menetapkan Ardito sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa serta gratifikasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025, Ia diduga meminta komisi sebesar 15–20 persen dari beberapa proyek yang berjalan di lingkungan Pemkab, Dalam kasus ini, Ardito ditetapkan bersama empat tersangka lainnya dan disebut menerima total fee mencapai Rp5,2 miliar, |
| 9 | Ade Kuswara Kunang | Bupati | Bekasi | 18 Desember 2025 | Hingga saat ini, KPK belum menyampaikan secara resmi mengenai konstruksi perkara serta poin-poin pelanggaran hukum yang sedang dalam tahap penyelidikan, |
| 10 | Maidi | Wali kKota | Madiun | 19 Januari 2026 | Dugaan penyimpangan/penyalahgunaan wewenang terkait fee proyek pemerintah dan dana CSR. |
| 11 | Sadewo | Bupati | Pati | 19 Januari 2026 | Dugaan gratifikasi dan suap dalam proses pengisian perangkat desa (jual beli jabatan). |
| 12 | Fadia Arafiq | Bupati | Pekalongan | 3 Maret 2026 | KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, terkait dugaan korupsi dalam pengadaan jasa outsourcing (tenaga alih daya) dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun anggaran 2023–2026. Atas kasus tersebut, KPK menetapkan Fadia sebagai tersangka. |
| 13 | Muhammad Fikri Thobari | Bupati | Rejang Lebong, Bengkulu | 9 Maret 2026 | KPK menangkap Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Muhammad Fikri Thobari bersama sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara detail perkara yang menjeratnya belum diungkap KPK. |
| 14 | Syamsul Auliya Rachman | Bupati | Cilacap | 13 Maret 2026 | KPK menangkap Bupati Cilacap dan Sekda, Sadmoko Danardono. Keduanya menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap, Jawa Tengah tahun 2025-2026. Saat menangkapan, tim KPK mengamankan barang bukti dalam bentuk dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai senilai Rp610 juta |
Sumber: Berbagai sumber
