Sebanyak 12 kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk Tahun Anggaran 2027 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pengajuan ini dilakukan karena pagu indikatif atau pagu awal yang dialokasikan pemerintah dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional, penanganan bencana, hingga pelaksanaan program prioritas nasional.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tercatat mengajukan tambahan paling besar, yakni mencapai Rp157,76 triliun dari pagu awal Rp61,10 triliun. Dana jumbo ini direncanakan untuk revitalisasi 100 ribu sekolah, kenaikan biaya Program Indonesia Pintar, beasiswa, sarana prasarana, hingga menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis. Selain itu, Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,10 triliun untuk gaji ribuan pegawai baru, kenaikan tunjangan di daerah tertinggal, renovasi kantor, dan penyesuaian aturan hukum baru.
Di sektor pelayanan kepresidenan dan hukum, Kementerian Sekretariat Negara meminta sisa tambahan Rp6,623 triliun guna mendukung layanan presiden dan wakil presiden. Mahkamah Konstitusi turut mengajukan tambahan Rp67,00 miliar untuk penanganan perkara serta perbaikan sarana teknologi dan gedung. Sementara itu, persiapan awal Pemilu 2029 mulai bergulir lewat pengajuan tambahan dari KPU sebesar Rp78,30 miliar dan Bawaslu sebesar Rp772,74 miliar.
Pada bidang ekonomi dan industri, Kementerian Perdagangan mengusulkan Rp1,86 triliun dan Kementerian UMKM meminta Rp1,52 triliun, yang sebagian dananya difokuskan untuk pemulihan pascabencana di kawasan Sumatra. Kementerian Ekonomi Kreatif juga mengajukan Rp1,73 triliun untuk pengembangan industri kreatif dan pemulihan bencana. Adapun Kementerian Perindustrian meminta tambahan Rp1,72 triliun demi mendorong hilirisasi serta penguatan industri kecil.
Dua pos lainnya mencakup sektor olahraga dan pariwisata. Kementerian Pemuda dan Olahraga memproyeksikan kebutuhan anggaran hingga Rp4,01 triliun untuk mendongkrak prestasi atlet dan program prioritas. Sedangkan Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan sekitar Rp1,49 triliun guna menutup kebutuhan belanja promosi, operasional pegawai, dan pendidikan vokasi pariwisata.
