Rangkaian pelaksanaan ibadah haji 2026 resmi rampung setelah Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), melepas kepulangan kloter pertama jemaah haji asal Indonesia di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu (31/5). Kendati operasional berjalan, Menhaj memberikan catatan kritis pada sejumlah lini pelayanan, dengan penekanan utama pada sektor kesehatan.
Melansir laman resmi Kementerian Haji dan Umrah, Gus Irfan menegaskan bahwa aspek kesehatan jemaah harus tetap menjadi prioritas mutlak. Meski angka mortalitas jemaah di Tanah Suci turun hampir 50 persen dibandingkan tahun lalu, Menhaj menyoroti masih tingginya angka jemaah yang harus langsung dilarikan ke rumah sakit setibanya di Arab Saudi. Guna mengantisipasi hal ini ke depan, ia mendorong penguatan pembinaan kesehatan jemaah sejak dini atau sebelum keberangkatan.
Selain faktor kesehatan, rapor merah terkait fasilitas juga mengemuka dari hasil pengawasan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI serta pemantauan media oleh tim riset DATASATU. Sektor akomodasi dan kepadatan ruang menjadi persoalan yang paling disorot.
Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan selisih kapasitas pada sejumlah tenda jemaah di Arafah dan Mina. Pada salah satu sampel kasus, tenda yang standarnya dialokasikan untuk 350 jemaah, nyatanya hanya mampu menampung 332 tempat duduk/kasur. Defisit 18 ruang per tenda ini memicu kepadatan tinggi jika terjadi secara akumulatif di banyak titik.
Kondisi serupa merembet ke penginapan. Di Hotel 502 Safwat Alshuruq (Sektor 5 Raudhah, Makkah), ditemukan adanya kamar yang dipaksakan diisi oleh 5 jemaah. Padahal, berdasarkan kesepakatan Panitia Kerja (Panja) DPR dan pemerintah, kapasitas maksimal dibatasi hanya 4 orang per kamar. Selain persoalan ruang, Timwas juga menjaring keluhan masif terkait jarak hotel yang terlampau jauh serta keterlambatan armada bus penjemput dan distribusi konsumsi siap saji menjelang puncak Armuzna.
Seluruh temuan teknis ini dipastikan menjadi bahan evaluasi total bagi Kemenhaj dan pemangku kebijakan terkait. Gus Irfan menyatakan proses evaluasi tahun ini akan digulirkan lebih awal. Langkah cepat ini diambil menyusul kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah menerbitkan garis waktu resmi penyelenggaraan haji 2027 lebih cepat kepada Indonesia, sehingga perencanaan taktis dan penyempurnaan tata kelola logistik ke depan dapat berjalan lebih matang.
