Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan wacana agar Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Wacana ini mencuat menyusul tudingan PDIP terkait dugaan kecurangan yang melibatkan aparat kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan keberatannya. Tito menegaskan bahwa Polri tidak dapat dipisahkan dari Presiden karena penempatan tersebut merupakan kehendak reformasi yang bertujuan menjamin independensi dan profesionalisme kepolisian.
Perdebatan ini kembali memicu diskusi mengenai posisi ideal kepolisian dalam struktur ketatanegaraan. Faktanya, setiap negara memiliki pendekatan berbeda yang disesuaikan dengan sistem politik dan sejarah masing-masing.
Di Amerika Serikat, kepolisian menganut sistem desentralisasi tanpa satu komando nasional. Penegakan hukum terbagi dalam tiga tingkat, yakni federal, negara bagian, dan lokal. Di tingkat federal, lembaga seperti FBI, DEA, dan US Marshals berada di bawah departemen terkait, seperti Departemen Kehakiman.
Berbeda dengan AS, Jepang menempatkan kepolisian di bawah Komisi Keamanan Publik Nasional, lembaga yang menjadi bagian dari kabinet. Badan Kepolisian Nasional tidak berada di bawah kendali langsung satu menteri, melainkan diawasi oleh komisi sipil guna menjaga independensi dari tekanan politik.
Meski setiap negara memiliki struktur yang unik sesuai kebutuhan keamanan dan dinamika sejarahnya, benang merah yang terlihat adalah pentingnya pengawasan sipil yang efektif. Apa pun model yang dipilih, mekanisme hukum yang kuat tetap menjadi prasyarat utama untuk memastikan kepolisian bekerja secara profesional, independen, dan tegak lurus pada hukum.
| Negara | Posisi | Keterangan |
| Amerika Serikat | Desentralisasi | Polisi di Amerika Serikat tidak berada di bawah satu komando nasional, melainkan terbagi menjadi tiga tingkat: 1. Federal, dengan lembaga seperti FBI, DEA, dan US Marshals berada di bawah departemen terkait (misal Departemen Kehakiman); 2. Negara bagian, yang bertanggung jawab kepada gubernur; dan 3. Lokal, yang bertanggung jawab kepada dewan kota, wali kota, atau sheriff yang dipilih langsung oleh rakyat. |
| Jepang | di Bawah Komisi Keamanan Publik Nasional | Badan Kepolisian Nasional berada di bawah Komisi Keamanan Publik Nasional, yang merupakan bagian dari kabinet. Struktur ini menjamin kepolisian independen dari kendali eksekutif langsung, sekaligus tetap diawasi oleh peradilan yang mandiri untuk memastikan akuntabilitas dan kepatuhan hukum. |
| Perancis | di bawah Kementerian Dalam Negeri | Tanggung jawab menjaga keamanan dan menegakkan hukum dijalankan oleh Polisi Nasional (Police Nationale) di bawah Kementerian Dalam Negeri. Polisi Nasional terdiri dari sebelas direktorat, dengan Direktorat Pusat Kepolisian Yudisial (Direction centrale de la Police judiciaire) sebagai yang paling penting, yakni bertugas menyelidiki kasus kriminal di bawah pengawasan hukum dan dibantu kepolisian regional. |
| Filipina | Komisi Nasional Kepolisian | Kepolisian berada di bawah Komisi Nasional Kepolisian (NAPOLCOM / National Police Commission), yang merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Lokal (DILG). NAPOLCOM berfungsi membantu Presiden dan Menteri Dalam Negeri dengan memberikan nasihat, rekomendasi, serta pengawasan administratif terhadap seluruh kegiatan kepolisian. |
| Australia | di bawah Departemen Dalam Negeri | Polisi Federal Australia (Australian Federal Police / AFP) merupakan badan independen yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. |
