Secara normatif, penggunaan senjata pengendali massa oleh Polri sudah diatur dalam berbagai peraturan. Pertama adalah Peraturan Kapolri (Perkap) No. 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa. Kemudian kedua adalah Perkap No. 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang mengatur tata cara dan prasyarat penggunaan kekuatan termasuk penggunaan senjata. Berdasarkan data yang dihimpun Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan pola penggunaan senjata pengendali massa oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam berbagai penanganan aksi unjuk rasa sepanjang periode 2019–2024.
Dalam kurun waktu tersebut, tercatat sedikitnya 52 kasus penggunaan gas air mata, ini merupakan senjata yang paling sering digunakan. Kemudian, peluru karet menempati urutan kedua dengan 9 kasus. Sementara, water cannon atau mobil penyemprot air bertekanan tinggi tercatat digunakan dalam 8 kasus dan yang paling mengkhawatirkan, terdapat 4 kasus penggunaan peluru tajam.
