Dinamika ketegangan antarlembaga penegak hukum yang belakangan terjadi di Indonesia, khususnya gesekan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penanganan kasus korupsi sensitif yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Ardiansyah, menarik perhatian publik secara luas. Kendati demikian, respons cepat dari pimpinan institusi penegak hukum di tanah air mendapat apresiasi positif. Langkah strategis Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menemui Panglima TNI beserta para Kepala Staf, dilanjutkan dengan mendatangi Jaksa Agung pada Senin (13/7), dinilai sebagai bentuk kepemimpinan negara yang matang dan melampaui kepentingan sektoral Korps Bhayangkara.
Melansir Beritasatu (16/7), Pendiri Haidar Alwi Institute,, Haidar Alwi, menyatakan bahwa langkah taktis Kapolri ini berhasil mencegah penegakan hukum perkara sensitif tersebut berubah menjadi ‘perang terbuka’ antar-institusi. Namun, jika menilik konstelasi politik global, fenomena perseteruan atau rivalitas antarlembaga negara atau interagency rivalry semacam ini bukanlah hal baru dan lumrah terjadi di berbagai belahan dunia akibat benturan yurisdiksi, kepentingan sektoral, maupun pembagian wewenang.
Di Amerika Serikat, gesekan antarinstitusi terjadi dalam lingkup komunitas intelijen teratas mereka. Berdasarkan laporan Reuters, terdapat konflik kontemporer pada periode 2025–2026 antara Central Intelligence Agency (CIA) dan Office of the Director of National Intelligence (ODNI). Ketegangan dipicu oleh pembentukan gugus tugas khusus bernama Director’s Initiatives Group oleh Direktur ODNI Tulsi Gabbard. CIA, di bawah kepemimpinan John Ratcliffe, menolak menyetorkan data intelijen strategis, termasuk yang berkaitan dengan konflik Iran, karena menganggap gugus tugas tersebut bertindak ceroboh dan melompati protokol rahasia tradisional. Sebaliknya, pihak ODNI menuduh CIA sengaja memblokir akses informasi mereka. Akibat ego sektoral ini, kolaborasi analisis keamanan nasional yang sangat dibutuhkan oleh Presiden AS di tengah situasi genting global menjadi terganggu.
Rivalitas di Amerika Serikat sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang. Jauh sebelum konflik tersebut, tepatnya pada tahun 2003, perebutan wilayah kekuasaan yang sengit juga terjadi antara CIA dan Federal Bureau of Investigation (FBI). Konflik klasik antara penegak hukum domestik dan intelijen asing ini memuncak saat Presiden George W. Bush membentuk Pusat Integrasi Ancaman Teroris (TTIC) di bawah kendali CIA. Langkah ini diambil setelah FBI menerima kritik tajam dari Kongres akibat kegagalan integrasi teknologi (proyek Trilogy yang melampaui anggaran) dan dinilai gagal bertransformasi menjadi lembaga intelijen kontra-terorisme pasca-tragedi 9/11. Perseteruan ini berdampak pada ketidakpastian alokasi anggaran belanja tahun 2004 serta memicu kekhawatiran masyarakat sipil terkait potensi pelanggaran hak privasi warga negara akibat keterlibatan CIA dalam pengumpulan data domestik.
Beralih ke Asia, Korea Selatan juga mencatatkan sejarah pemangkasan monopoli wewenang yang memicu pergeseran peta penegakan hukum secara masif pada periode 2021–2022. Selama bertahun-tahun, Kejaksaan Agung setempat memegang kendali penuh dan absolut atas seluruh proses penyidikan. Namun, melalui amendemen Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemerintah menaikkan posisi Kepolisian Nasional pada tingkat yang setara dengan Kejaksaan. Wewenang Kejaksaan untuk memulai penyidikan langsung dipangkas drastis dari enam rumpun kejahatan menjadi hanya dua, yakni korupsi dan kejahatan ekonomi saja. Dampak dari perubahan regulasi ini sangat masif; beban kasus kepolisian langsung melonjak hingga 30% yang berimplikasi pada penundaan penyidikan akibat keterbatasan staf dan anggaran. Sementara itu, Kejaksaan merespons dengan memperketat metode pengumpulan bukti digital forensik guna mengimbangi aturan baru pengadilan.
Fenomena perang hukum yang tak kalah dramatis terjadi di Turki pada 7 Februari 2012. Perseteruan bersenjata dan hukum pecah melibatkan Lembaga Intelijen Nasional (MİT) melawan faksi khusus di dalam Kejaksaan dan Kepolisian yang berafiliasi dengan jaringan Gülen. Jaksa dengan wewenang khusus secara agresif mencoba memanggil dan menahan Kepala Intelijen Turki, Hakan Fidan, atas tuduhan membantu kelompok militan dalam perundingan rahasia di Oslo. Tindakan kejaksaan ini dinilai sebagai pembangkangan dan serangan langsung terhadap pemerintahan Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan yang menunjuk Fidan. Sebagai tindakan akhir, PM Erdogan mengintervensi dengan memerintahkan Fidan mengabaikan panggilan, mencopot jaksa terkait, dan mengubah undang-undang untuk membatasi pemeriksaan intelijen. Kasus ini berakhir di meja hijau dengan vonis hukuman penjara seumur hidup bagi 10 tersangka yang merancang plot penangkapan tersebut.
