Deretan Aksi Massa dengan Jumlah Peserta Terbesar di Seluruh Dunia

Senin, 30 Maret 2026 | 15:35 WIB

A
Penulis: Ajeng Wirachmi | Editor: AW
Facebook X Whatsapp Telegram
URL berhasil di salin.
Deretan Aksi Massa dengan Jumlah Peserta Terbesar di Seluruh Dunia
Demo/Aksi Massa dengan Peserta Terbesar di Dunia

Sepanjang sejarah modern, berbagai gerakan sosial berhasil menghimpun jutaan massa untuk menyuarakan perubahan kebijakan dan keadilan sosial. Protes Petani di India pada periode 2020-2021 tercatat sebagai aksi massa terbesar dengan partisipasi lebih dari 250 juta orang yang menolak undang-undang pertanian. Di kancah internasional, aksi menentang perang Irak pada 2003 juga mencetak rekor dunia setelah melibatkan 10 hingga 15 juta orang yang tersebar di 600 kota global secara serentak.

Isu hak sipil dan kesetaraan juga menjadi pemantik gelombang demonstrasi kolosal, seperti gerakan Black Lives Matter (BLM) pada 2020 yang diikuti sekitar 15 hingga 20 juta partisipan di berbagai negara. Selain itu, Women’s March pada 2017 di Amerika Serikat berhasil mengonsolidasi hingga 5,2 juta orang untuk menyuarakan hak-hak perempuan. Pergerakan ini membuktikan bahwa mobilisasi massa tetap menjadi instrumen krusial dalam menyampaikan aspirasi publik terhadap pemegang kekuasaan.

Memasuki tahun 2026, dinamika politik di Amerika Serikat memicu lahirnya gerakan No Kings yang melibatkan lebih dari 8 juta massa di berbagai kota. Aksi ini muncul sebagai bentuk perlawanan nasional terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai otoriter dan menyalahgunakan kekuasaan. 

Demo/Aksi Massa dengan Peserta Terbesar di Dunia - (Berbagai sumber/ design by NotebookLM/DATASATU)
Demo/Aksi Massa dengan Peserta Terbesar di Dunia - (Berbagai sumber/ design by NotebookLM/DATASATU)

Data Terkait

gelombang-protes-no-kings-menentang-otoritarianisme-di-amerika-serikat
Internasional

Gelombang Protes No Kings Menentang Otoritarianisme di Amerika Serikat

Gerakan "No Kings" muncul sebagai respons masif terhadap periode kedua pemerintahan Donald Trump yang dinilai mengabaikan prinsip akuntabilitas demokrasi

3 hari yang lalu