Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengkaji langkah berani Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dalam menerapkan kebijakan penghematan (austerity drive) besar-besaran di tengah krisis ekonomi global. Langkah ini mencakup pemotongan gaji pejabat negara dan pegawai instansi pemerintah guna menekan pembengkakan anggaran akibat lonjakan harga energi dunia. Skema ini dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk menjaga stabilitas fiskal negara di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang dipicu konflik geopolitik.
Kebijakan yang diambil Pakistan tersebut menyasar berbagai lapisan birokrasi, mulai dari pemotongan gaji pegawai BUMN sebesar 5% hingga 30% hingga pengalihan gaji seluruh anggota kabinet dan menteri selama dua bulan untuk dana kesejahteraan publik. Selain gaji, penghematan juga dilakukan dengan menghapuskan biaya partisipasi bagi perwakilan pemerintah di berbagai dewan korporasi. Seluruh akumulasi dana dari kebijakan ini dipastikan hanya akan digunakan untuk bantuan langsung bagi masyarakat yang terdampak krisis.
Guna memperkuat dampak efisiensi, kebijakan tersebut dibarengi dengan pengurangan alokasi bahan bakar kendaraan dinas sebesar 50% dan pelarangan total pembelian kendaraan baru. Langkah disiplin fiskal ini pun diawasi secara ketat oleh audit pihak ketiga untuk menjamin transparansi di setiap lini. Mengingat tekanan ekonomi yang serupa, opsi adaptasi skema ini bagi pemerintahan mendatang menjadi sinyal kuat komitmen dalam memprioritaskan alokasi anggaran untuk kepentingan publik yang lebih luas.
